Ada PNS Dapat Jatah BLSM di Morotai

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Tercatat ada pegawai negeri sipil (PNS) dan seorang sekretaris desa mendapatkan BLSM. Kasus lainnya, seorang warga yang dinilai mampu, karena pernah naik haji, juga kebagian dana untuk masyarakat miskin itu.

Camat Morotai Selatan, Usman Kurung mengungkapkan, ada sejumlah masalah yang ditemui saat penyaluran BLSM di Kabupaten Pulau Morotai khususnya di Kecamatan Morotai Selatan. “Orang-orang yang haji (naik Haji) juga terima, bahkan ada PNS juga namanya tercatat sebagai penerima BLSM,” ungkap Usman Kurung kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2013).

Menurut Usman, kasus ini ditemukan di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan. Di Desa Daruba Pante, Kecamatan Morotai Selatan, juga ditemukan warga yang tidak layak menerima BLSM namun namanya tercatat sebagai penerima BLSM.

“Kalau di Desa Daruba Pante, nama-nama penerima BLSM salah satunya malah sekretaris desa,” tambah Usman Kurung. U

sman sendiri tidak menyebutkan berapa banyak PNS maupun warga berstatus Haji itu sebagai penerima BLSM. Yang jelas menurut dia, baik PNS maupun warga yang sudah menyandang status Haji tidak layak menerima BLSM.

“Penerima BLSM itu kan hanya warga-warga miskin. Kalau PNS itu bukan miskin,” tandasnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Desa Daeo Jamil membenarkan adanya PNS dan warga yang pernah naik haji di desanya tercatat sebagai penerima BLSM. Jamin menambahkan, keduanya tetap menerima uang Rp 300.000 tersebut.

“Saya sarankan mereka tetap ambil saja lalu serahkan kepada warga yang kurang mampu. Karena secara administrasi, yang namanya tidak tercatat sebagai penerima BLSM tidak bisa ambil. Makanya mereka ambil atas nama mereka lalu uangnya diserahkan ke warga yang kurang mampu,” ungkap Jamil.

Jamil juga mengakui bahwa di desanya banyak warga miskin yang tidak menerima BLSM.

Sementara itu Sekretaris Desa Daruba Pente dilaporkan menolak menerima BLSM dan menyerahkannya kepada warga lain yang kurang mampu. Caranya, sekdes tersebut mengambil dana BLSM itu kemudian memberikannya kepada orang lain.

Camat Morotai Selatan, Usman Kurung sangat menyesalkan adanya penetapan warga penerima BLSM yang tidak tetap sasaran. “Sementara yang mampu justru diberikan, ini kan tidak tepat sasaran namanya,” tandas Usman Kurung.

Usman mengharapkan, pendataan warga miskin dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah desa. Minimal, lanjut dia, pihak pendata harus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Sebab, menurut dia jajaran birokrasi di tingkat terbawah yang lebih tahu tentang warga yang kurang mampu. 

“Karena kalau sudah begini, nanti pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang disalahkan. Padahal pendataan itu bukan kita yang lakukan, tapi (badan) statistik,” tutur Usman.

Terpisah lagi, Kepala Kantor Pos Kabupaten Pulau Morotai Ikrap Pawane mengatakan pihaknya hanya menyalurkan dana berdasarkan data penerima BLSM yang dikirim dari pusat. Karena itu, Ikrap mengaku tidak tahu menahu soal penerima BLSM yang bersatatus PNS termasuk perangkat desa.

“Kita hanya diberikan tugas untuk menyalurkan saja. Soal data itu bukan urusan kita, karena kita hanya berdasarkan data yang dikirim dari pusat,” jelas Ikrap.