Diduga Korupsi, Rektor UPI Dilaporkan ke Inspektorat Kemdikbud

Kompas.com - 19/07/2013, 21:52 WIB
Ilustrasi korupsi ShutterstockIlustrasi korupsi
|
EditorKistyarini

BANDUNG, KOMPAS.com - Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata dilaporkan oleh Gerakan Penyelamatan UPI ke Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Laporan ini adalah bentuk keprihatinanan karena ada dugaan penyimpangan di UPI," kata koordinator Penyelamatan UPI Didin Sripudin, Jumat (19/7/2013).

Lebih lanjut Didin menjelaskan, Sunaryo dilaporkan dengan beberapa tuduhan. Salah satunya adalah pengalihan fungsi gedung training centre dan dormitory yang dibangun pada tahun 2009 lalu, menjadi hotel bernama 'Isola Resort'. "Padahal site plan-nya adalah training center dan asrama mahasiswa," ucapnya.

Selain itu, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim khusus gerakan Penyelamatan UPI, ada bentuk korupsi melalui penyimpangan dalam pembangunan Gedung Training Centre di Kota Serang, Provinsi Banten. Pembangunannya, kata Didin, dimulai pada tahun 2010 lalu. Namun, pada tahun 2011, proyek pembangunan justru mandek dengan alasan terkendala Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Karena tidak memiliki IMB, oleh pihak Pemda Kota Serang terpaksa disegel. Ini jadi pertanyaan, kami curiga ada korupsi," tuturnya.

Kemudian, pria yang saat ini masih menjabat sebagai dosen di universitas pencetak guru ini menambahkan, ada praktik penghamburan dan penyimpangan dana yang bersumber dari masyarakat.

Timnya mencatat setiap tahun UPI mampu mengumpulkan Rp 260 milyar. Nilai tersebut, kata Didin, diperoleh dari uang pendaftaran mahasiswa, iuran semester dan lain-lain.

Selain itu, mulai tahun 2011 lalu UPI juga meminta sumbangan kepada mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa tidak mampu. Pengelolaannya dilakukan  oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Furqon hingga terkumpul dana sebesar 3,49 milyar. Sedangkan pada tahun 2012 terkumpul sebesar 3,67 milyar.

Di tahun 2013 ini, calon mahasiswa baru dari jalur undangan sudah diminta kesediaaan untuk menyumbang juga. Padahal, sudah ada kebijakan dari Ditjen Dikti tentang  uang kuliah tunggal.

"Namun akuntabilitas pengelolaannnya ditengarai tidak jelas dan tidak transparan," paparnya.

Gerakan Penyelamatan UPI juga mencatat ada pembiaran dalam hal  pelanggaran akademik dan administrasi. Menurutnya, praktik kecurangan seperti jual beli nilai yang dilakukan oleh para dosen akademik, dosen administrasi dan mahasiswa di lingkungan UPI sudah diketahui oleh sang rektor sejak tahun 2008 silam.

"Tapi ternyata tuntutan dari rektor tentang masalah ini tidak tegas. Jelas ada upaya pembiaran," tuturnya.

Didin berharap, Inspektorat Jenderal bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa mengungkap seluruh penyimpangan yang terjadi di UPI hingga tuntas. "Bentuk penyimpangan dan korupsi harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Regional
Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

Regional
Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Regional
Puncak Bogor Hujan Deras, Wisatawan Diminta Waspada Bencana

Puncak Bogor Hujan Deras, Wisatawan Diminta Waspada Bencana

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 31 Oktober 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 31 Oktober 2020

Regional
Penyebab Anggota TNI Dikeroyok Anggota Klub Motor Gede, Kapolres: Sama-sama Tidak Bisa Kendalikan Emosi

Penyebab Anggota TNI Dikeroyok Anggota Klub Motor Gede, Kapolres: Sama-sama Tidak Bisa Kendalikan Emosi

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 31 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 31 Oktober 2020

Regional
Heboh Harga Nasi Goreng Dinilai Terlalu Mahal, Ini Kata Kadispar Bintan

Heboh Harga Nasi Goreng Dinilai Terlalu Mahal, Ini Kata Kadispar Bintan

Regional
Pria Ini Nekat Bunuh Tetangganya, Polisi: Pelaku Curiga Istrinya Selingkuh dengan Korban

Pria Ini Nekat Bunuh Tetangganya, Polisi: Pelaku Curiga Istrinya Selingkuh dengan Korban

Regional
'Waktu Pertama Ketemu Tidak Pernah Merasa Mirip seperti Jokowi'

"Waktu Pertama Ketemu Tidak Pernah Merasa Mirip seperti Jokowi"

Regional
UMP DIY Naik Sebanyak 3,54 Persen, Berlaku 1 Januari 2021

UMP DIY Naik Sebanyak 3,54 Persen, Berlaku 1 Januari 2021

Regional
Sempat Minta Selimut, Tamu Hotel di Mataram Ditemukan Tewas Telentang di Depan Pintu Kamar

Sempat Minta Selimut, Tamu Hotel di Mataram Ditemukan Tewas Telentang di Depan Pintu Kamar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X