Kompas.com - 13/07/2013, 08:36 WIB
Ilustrasi uang. shutterstockIlustrasi uang.
|
EditorFarid Assifa

MAGELANG, KOMPAS.com — Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Magelang akan menyediakan posko pengaduan bagi karyawan yang merasakan ketidakadilan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan.

Kepala Disnakertransos Aris Nugroho mengatakan, seperti tahun lalu posko tersebut rencananya akan dibuka menjelang hari raya Idul Fitri di kantor setempat.

"Jadi, kami persilakan bagi para pekerja yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan dalam pemberian THR agar melapor ke posko," tutur Aris akhir pekan ini.

Pada tahun lalu, kata Aris, posko yang dibuka tidak mendapatkan aduan dari para pekerja. Hal itu bisa menandakan bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Magelang memberi THR kepada pekerja sesuai dengan ketentuan. Kendati demikian, kata Aris, tidak menutup kemungkinan pula bahwa para pekerja enggan melapor lantaran khawatir menerima risiko buruk dari perusahaan.

”Tahun kemarin posko kita kosong, tidak ada aduan. Kemungkinannya, perusahaan sudah tertib bayar THR. Tapi, ada kemungkinan pula malah pekerja tidak ingin melaporkan meski ada kejanggalan,” ujarnya.

Ditegaskan Aris, bila didapati perusahaan yang tidak memberi THR sesuai dengan ketentuan,  akan dikenakan sanksi yang berlaku. Apabila karyawan telah bekerja selama lebih dari satu tahun, besaran THR sama dengan satu kali gaji dalam sebulan.

”Surat edaran sudah kita layangkan, maksimal dibayarkan sepekan sebelum Lebaran tiba,” kata mantan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara jika bekerja kurang dari setahun, penghitungannya sama dengan masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan besaran gaji yang didapat karyawan tersebut.

”Misalnya jika karyawan telah bekerja selama enam bulan. Maka 6 dibagi 12 bulan kemudian dikalikan dengan besaran gaji karyawan itu selama satu bulan. Itu adalah batas minimum THR sesuai edaran yang sudah kita tembuskan ke seluruh perusahaan di Kota Magelang,” tandasnya.

Di Kota Magelang sendiri, sebut Aris, terdaftar sebanyak 300 perusahaan. Ketentuan juga berlaku bagi swalayan atau toko yang memperkerjakan karyawan pada saat Lebaran. Pihaknya meminta agar mencantumkan pekerja tersebut dalam kerja lembur agar mendapatkan tambahan upah yang sesuai.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X