Kompas.com - 09/07/2013, 18:58 WIB
Warga saat menerima BLSM di Pamekasan beberapa waktu lalu. Di Sampang, 4 kecamatan menolak BLSM karena banyak warga miskin tidak terdata. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANWarga saat menerima BLSM di Pamekasan beberapa waktu lalu. Di Sampang, 4 kecamatan menolak BLSM karena banyak warga miskin tidak terdata.
|
EditorFarid Assifa

SAMPANG, KOMPAS.com — Sebanyak 108.647 warga miskin se-Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terpaksa gigit jari lantaran pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) belum bisa didistribusikan. Hal itu disebabkan Bupati Sampang Fannan Hasib belum memberikan kepastian jadwal pendistribusiannya. Sementara di daerah lain BLSM sudah mulai dibagikan per 1 Juli kemarin.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang Malik Amrullah, Selasa (9/7/2013), menjelaskan, Bupati Fannan terpaksa menunda pencairan BLSM karena adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Sampang. Pencairan BLSM baru bisa dicairkan ketika sudah ada sosialisasi matang dari Pemkab Sampang dan PT Pos Sampang.

Malik menambahkan, setelah proses sosialisasi rampung dan masing-masing kepala desa sudah menyatakan siap, BLSM akan dicairkan.

"Sudah dipastikan pencairannya molor karena Bupati belum menentukan jadwal sekaligus PT Pos juga butuh waktu untuk sosialisasi," ungkap pria berambut putih ini.

Molornya pencairan BLSM menuai kekecewaan dari warga, salah satunya Niman (51) asal Kelurahan Rontengah, Kecamatan Kota Sampang. Niman menilai, Pemerintah Kabupaten Sampang sudah melalaikan hak yang seharusnya segera disampaikan kepada rakyatnya. Bantuan itu sangat dibutuhkan warga, mengingat kebutuhan memasuki bulan Ramadhan semakin meningkat dan harganya semakin melambung.

"Sebagai warga miskin sangat kecewa dengan Bupati karena tidak memikirkan nasib rakyatnya. Kami meminta agar Bupati segera mencairkannya agar segera bisa dinikmati masyarakat," ungkap Niman.

Sebelumnya, empat kecamatan di Kabupaten Sampang menolak untuk menerima BLSM. Keempatnya masing-masing Kecamatan Banyuates, Kecamatan Torjun, Kecamatan Kota Sampang, dan Kecamatan Ketapang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gerakan penolakan itu dilakukan oleh masing-masing kepala desa karena persoalan data kemiskinan yang tidak sesuai dengan fakta di masyarakat.

Sugiman, Lurah Rongtengan, Kecamatan Kota Sampang, mengatakan, data kemiskinan yang digunakan pemerintah berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu. Di data itu banyak warga miskin yang tidak masuk. Bahkan, ada yang sudah taraf hidupnya sudah layak masih terdata sebagai penerima BLSM, sementara yang miskin tidak terdata.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

    Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

    Regional
    Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

    Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

    Regional
    Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

    Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

    Regional
    Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

    Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

    Regional
    Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

    Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

    Regional
    Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

    Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

    Regional
    Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

    Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

    Regional
    Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

    Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

    Regional
    Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

    Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

    Regional
    Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

    Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

    Regional
    Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

    Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

    Regional
    Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

    Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

    Regional
    AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

    AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

    Regional
    Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

    Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

    Regional
    9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

    9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

    Regional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.