Kompas.com - 05/07/2013, 17:54 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan, Jumat (5/7/2013), kembali dilaksanakan, termasuk di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.

Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Pos Kecamatan Tlanakan. Ratusan warga miskin berbondong-bondong dengan mengendarai mobil pikap datang ke Kantor Pos. Namun, bantuan yang mereka terima tidak sama dengan desa-desa lainnya.

Warga di desa ini hanya menerima Rp. 100.000 per orang. Uang yang mereka terima dari petugas Pos jumlahnya utuh Rp 300.000. Namun, uang itu kemudian dibagi rata dengan warga miskin lainnya yang tidak menerima BLSM.

Pembagian uang tersebut berdasarkan petunjuk dari oknum aparat desa setempat. Jika BLSM tidak dibagi rata, warga diintimidasi tidak akan menerima sepeser pun.

MZ, warga Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, mengaku, pembagian BLSM sebesar Rp 100.000 ini oleh oknum aparat desa tidak boleh disebarkan kepada siapa pun karena sifatnya rahasia. Entah apa alasannya, warga pun tidak tahu. Namun, muncul kabar bahwa pembagian "rata" BLSM dilakukan karena banyak keluarga miskin (gakin) yang tidak kebagian.

"Pembagian BLSM ini dibuat sama dengan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dibuat merata sehingga masing-masing gakin hanya mendapat Rp 100.000," kata MZ yang tegas meminta agar namanya dirahasiakan.

Dijelaskan pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan ini, teknis pembagian itu sudah dirancang sebelumnya berdasarkan petunjuk tim yang sudah dibentuk oleh oknum aparat desa. Semua gakin yang namanya tertera sebagai penerima BLSM diangkut menggunakan kendaraan khusus yang sudah disediakan. Mereka mengambil langsung BLSM ke Kantor Pos.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah semuanya mengambil, mereka dikumpulkan di salah satu tempat untuk dibagi rata," terangnya.

Pada dasarnya masyarakat sangat tidak setuju dengan cara pembagian seperti itu. Namun, masyarakat sudah tidak punya pilihan lain. Sebab, pertimbangannya yaitu lebih baik menerima Rp 100.000 daripada tidak sama sekali.

"Kami keberatan. Namun, kami diintimidasi akan tidak kebagian kalau menolak untuk dibagi rata," imbuhnya.

Juhaini, anggota Komisi D DPRD Pamekasan, menyayangkan pembagian BLSM secara merata. Sebab, bantuan itu harus utuh diterima keluarga miskin dan tidak boleh ada alasan lain untuk menguranginya. Apalagi, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dilakukan dengan pemaksaan.

"Sudah keterlaluan aparat desanya dengan pembagian secara merata. Mereka sudah miskin masih juga dikerjai," tandasnya.

Untuk itu, Juhaini mengaku akan meminta Pemkab Pamekasan agar mengawasi pendistribusian BLSM untuk menghindari cara-cara negatif dengan motif pemotongan bantuan. 

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

    Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

    Regional
    Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

    Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

    Regional
    Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

    Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

    Regional
    25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

    25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

    Regional
    Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

    Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

    Regional
    Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

    Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

    Regional
    Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

    Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

    Regional
    Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

    Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

    Regional
    Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

    Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

    Regional
    Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

    Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

    Regional
    Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

    Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

    Regional
    Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

    Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

    Regional
    Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

    Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

    Regional
    Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

    Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

    Regional
    Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

    Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

    Regional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X