Beri Izin Tambang di Hutan Lindung, Bupati Polman Diperiksa

Kompas.com - 04/07/2013, 21:52 WIB
|
EditorFarid Assifa
MAKASSAR, KOMPAS.com - Penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) memeriksa Bupati Polewali Mandar (Polman) Ali Baal Masdar terkait dugaan pelanggaran memberikan izin menambang kepada PT Isco Polman Resources di area hutan lindung, Kamis (4/7/2013).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulselbar Chaerul Amir yang dikonfirmasi mengungkapkan, Ali Baal Masdar saat diperiksa penyidik mengakui telah menerbitkan izin eksplorasi untuk PT Isco seluas 204,19 hektar. Akan tetapi penerbitan izin tersebut juga didasarkan atas terbitnya rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Barat (Sulbar).

"Secara umum Bupati Polman mengakui telah menerbitkan izin tambang bagi PT Isco, akan tetapi Ali Baal mengaku tidak mengetahui kalau dari 204,19 hektar izin tambang yang dikeluarkannya, 53 hektar merupakan areal kawasan hutan lindung. Apalagi, Ali Baal menyebutkan kalau izin dikeluarkan karena sudah ada rekomendasi sebelumnya dari BPN Sulbar," bebernya.

Chaerul menambahkan, Ali Baal yang menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam itu juga dicecar penyidik seputar pemberian izin pengelolaan hutan lindung. Menurutnya, penerbitan izin pengelolaan hutan lindung harus melalui persetujuan Kementerian Kehutanan. Izin pengelolaan kawasan hutan lindung hanya melalui surat keputusan (SK) kepala daerah adalah sebuah pelanggaran.

"Penyidik juga mempertanyakan adanya perjanjian kerjasama antara Ali Baal dengan direksi PT Isco tentang dana pasca-tambang atau commitment fee. Terkait dengan MoU tersebut, Ali Baal menyebutkan memang ada commitment fee sebesar 3% dan telah dimasukkan oleh PT Isco ke kas daerah. Tetapi Ali Baal tidak mampu merinci dan mengaku nilainya kecil," tambahnya.  

Sebelum memeriksa Bupati Polman Ali Baal, penyidik Kejati Sulselbar telah menemukan beberapa pelanggaran seperti penerbitan izin eksplorasi tidak didahului dengan terbitnya rekomendasi teknis dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Lingkungan Hidup hingga Dinas Kehutanan Polman.

Selain itu, penyidik juga menemukan pelanggaran hak konsesi hutan atau pengelolaan areal tambang oleh PT Isco. Berdasarkan temuan itu, PT Isco hanya mengajukan izin pengelolaan lahan tambang di kawasan hutan di Polman seluas 130,2 hektar. Akan tetapi, izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Polman Ali Baal luas wilayah pengelolaan lahannya mencapai 199 hektar.

"Pemberian izin tersebut didasarkan pada surat izin Nomor 133/2009 yang ditandatangani langsung oleh Ali Baal. Dari luas lahan yang dikelola yakni 204,19, seluas 50,6 hektar berupa hutan pengelolaannya harus ada izin dari Kementerian Kehutanan," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Regional
Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.