Beginilah Potret Pendidikan di Kabupaten Asmat

TIMIKA, KOMPAS.com – “Masyarakat butuh pembangunan, pokoknya butuh segala macam. Kesehatan, pendidikan segala macam, kami butuh. Sekolah sudah dibangun dua ruangan tapi tenaga guru belum ada.”

Apa yang diungkapkan Daniel Menja, Kepala Suku Asmat Kampung Mumugu kepada rombongan WWF Asmat Trip pekan lalu, mungkin bisa menggambarkan kondisi pendidikan di daerah pedalaman Kabupaten Asmat, bahkan mungkin Papua pada umumnya.

Pembangunan gedung sekolah oleh Pemerintah Kabupaten tidak disertai dengan kehadiran tenaga pendidik, sehingga banyak gedung sekolah yang menganggur tanpa ada aktivitas belajar mengajar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat, Gregorius Tuantana membenarkan kondisi ini sebagai bukti kompleksitas permasalahan pendidikan di Kabupaten Asmat.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Asmat sudah membangun sekolah hampir disetiap kampung, namun terkendala penyebaran tenaga pendidik yang umumnya menumpuk di ibukota distrik dan kabupaten.

Dijelaskan Tuantana, bahwa untuk pendidikan dasar di Kabupaten Asmat tidak mengalami kekurangan guru. “Dari 117 Sekolah Dasar yang tersebar di 8 Distrik, tercatat 800-an orang guru yang sebagian di antaranya guru kontrak. Masalahnya adalah penyebaran yang tidak merata,” jelasnya.

Umumnya para guru yang ditempatkan di kampung selalu berdalih tidak ada murid, karena ikut orangtua mereka ke hutan mencari makan. Namun saat ditanyakan kepada kepala kampung, menurut Tuantana, mereka justru mengeluhkan ketiadaan guru sehingga orangtua membawa anak mereka ke hutan.

“Harus diakui bahwa guru yang bersalah. Sebagai pegawai negeri harus berada di tempat karena mereka dibayar untuk itu. Justru mereka harus mendekati orangtua dan kepala kampung untuk melarang membawa anak-anak ke hutan, dan bukan guru meninggalkan kampung,” urai Tuantana.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Asmat mulai tahun 2013 memberikan sanksi dengan tidak memberikan gaji kepada guru yang tidak berada di tempat kerja.

Selain itu, menurut Tuantana, sebelum tahun ajaran baru, Pemerintah akan melakukan pelantikan ulang kepala sekolah dan penempatan ulang guru-guru. “Mungkin mereka (guru-red) juga jenuh karena sejak Kabupaten Merauke, sebelum pemekaran Kabupaten Asmat mereka di situ terus, tidak pernah dipindahkan. Diharapkan ini bisa memberikan penyegaran kepada mereka,” kata dia.

Mutu Pendidikan
Keprihatinan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Asmat juga diungkapkan Uskup Keuskupan Agats Asmat, Mgr Aloysius Murwito, OFM yang terlibat sebagai pengelola sekolah unggulan Satu Atap Sawa Erma, milik Pemerintah Kabupaten Asmat.

Menurut Mgr Aloysius, rendahnya mutu pendidikan bisa terlihat dari hasil seleksi untuk masuk ke sekolah unggulan Satu Atap, yang mana pesertanya diambil dari lulusan terbaik kelas 3 tiap sekolah dasar di Kabupaten Asmat.

“Sasarannya (seleksi-red) sangat sederhana, yang lulus harus bisa membaca, menulis dan berhitung, tidak lebih. Dari 50-an siswa yang ikut seleksi, hanya 20-an yang lulus, itu pun ada yang dikatrol,” ungkapnya.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi E, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Maddu Mallu juga mengkritisi sebaran guru yang tidak merata menjadi kendala utama pendidikan di Provinsi Papua.

Sebagai solusi, Mallu berharap Pemerintah Propinsi Papua untuk bisa memperbaiki sejumlah hal yang menyebabkan guru enggan untuk tinggal di pedalaman Papua, seperti menyediakan perumahanan yang layak, pembayaran gaji yang lancar selain memberikan tunjangan daerah terpencil.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2011, Provinsi Papua merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dari 33 Propinsi di Indonesia. Nilai IPM Provinsi Papua sebesar 65,36 persen dan yang tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 77.97 persen.

IPM merupakan perbandingan dari harapan hidup (kesehatan), pendidikan, dan standar hidup suatu daerah.