Kompas.com - 04/07/2013, 17:19 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

BANDUNG, KOMPAS.com - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur non akademis di seluruh sekolah tingkat SMP/SMA di Bandung tahun 2013/2014 terindikasi dikotori pelanggaran.

Temuan pelanggaran terdeteksi setelah tim Koalisi Pendidikan Jawa Barat (KPJB) melakukan investigasi di seluruh sekolah di Bandung. Pelanggaran tercium karena hampir semua sekolah tertutup dalam mengumumkan hasil seleksi jalur non akademis. Hasilnya baru bisa diketahui pada 27 Juni 2013 lalu.

"Seharusnya hasil seleksi PPDB dari jalur prestasi dan tidak mampu (SKTM) ini dipublikasikan secara terbuka dan transparan sehingga siswa pun dapat mengakses hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi, tapi kenyataannya malah tertutup," tegas Koordinator Investigasi KPJB Dwi Subawanto, Kamis (4/7/2013).

Dikatakan Dwi Subawanto, ketertutupan ini merupakan indikasi adanya kecurangan dalam proses seleksi tersebut.  Ketertutupan ini juga yang berpotensi merugikan publik karena tidak dapat mengawasi proses dan akuntabilitas proses seleksi secara transparan.

"Yang miskin dengan segudang prestasinya tersingkirkan, yang kaya bersenang-senang karena bisa masuk meskipun tidak bisa apa-apa, termasuk para pemainnya. Ujung-ujungnya siswa dari keluarga tidak mampu terjepit, padahal seharusnya siswa dari keluarga miskin dan berprestasi itu mendapat perhatian dari pemerintah," ujar Dwi.

"Ini bukan temuan baru, berdasarkan hasil investigasi kami dan pengaduan dari banyak masyarakat tahun sebelumnya, juga sama seperti yang terjadi sekarang ini," ujar Dwi lagi.

Ditegaskan Dwi, hal tersebut jelas telah melanggar standar pelayanan informasi yang diatur oleh Komisi Informasi dalam Pasal 11 Nomor 14 Tahun 2010. Di dalam aturan itu tertuang, sekolah sebagai badan publik wajib mengumumkan informasi tentang penerimaan calon peserta didik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pasal tersebut disebutkan, barangsiapa yang melanggar dijerat dengan hukuman 10 tahun dengan denda sekurang-kurangnya Rp 5 juta. "Ini jelas pelanggaran, harus cepat ditindaklanjuti," tegasnya.

Temuan pelanggaran ini sudah dilaporkan KPJB ke Ombudsman Jabar dan ditembuskan juga ke Komisi Informasi.  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.