Ahli Waris Keraton Surakarta Persoalkan Penggabungan ke Jawa Tengah

Kompas.com - 27/06/2013, 08:36 WIB
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli waris Keraton Surakarta, Gray Koes Isbandiyah, yang merupakan keturunan Susuhunan Paku Buwono XII, menggugat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan penghapusan status Surakarta sebagai daerah istimewa dan penggabungannya ke wilayah Jawa Tengah.

MK diminta menghapus frasa ”dan Surakarta” dalam pasal yang termuat di dalam Bagian Memutuskan Angka I dan Pasal 1 Ayat (1) UU 10/1950. Hal itu terungkap dalam sidang uji materi yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Rabu (26/6/2013). Selain Gray Koes Isbandiyah, permohonan juga diajukan KP Eddy S Wirabhumi yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Kawula Keraton Surakarta.

Dalam permohonannya, Koes Isbandiyah mempersoalkan ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang mengakibatkan pemohon kehilangan hak sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola tanah-tanah Keraton Surakarta. Ini dianggap berdampak pada kewibawaan dan status sosial keluarga dan keturunan Keraton Surakarta.

Eddy Wirabhumi merasa dirugikan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta. Padahal, pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta jadi tujuan Paguyuban yang dipimpinnya.

Menurut pemohon, DIS merupakan salah satu daerah kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri. Ini terbukti dengan pengecualian keberlakuan UU No 1/1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah dan pengakuan DIS melalui UU No 22/1948 tentang Pemerintah Daerah.

Namun, UU No 10/1950 telah menyatakan penghapusan dan penggabungan status Surakarta sebagai DIS Provinsi Jateng. Bagian Memutuskan Angka I UU tersebut menyebutkan, ”Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) UU 10/1950 menyebutkan, ”Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah.”

Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18 B Ayat (1). Selain itu, pemohon menilai UU tersebut juga tidak berlaku kembali karena cacat hukum karena dibentuk berdasarkan konstitusi RIS. (ANA)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Acara di Bali Langgar Protokol Kesehatan, PDI-P: Namanya Tiup Lilin Kan Harus Buka Mulut

Bantah Acara di Bali Langgar Protokol Kesehatan, PDI-P: Namanya Tiup Lilin Kan Harus Buka Mulut

Regional
Gara-gara Bangun Kesiangan, Calon Pengantin Ini Dianiaya Kerabatnya hingga Tewas

Gara-gara Bangun Kesiangan, Calon Pengantin Ini Dianiaya Kerabatnya hingga Tewas

Regional
Penggemar Berkerumun Tanpa Jaga Jarak Saat Acara Jumpa Fan, Artis TikTok Diperiksa Polisi

Penggemar Berkerumun Tanpa Jaga Jarak Saat Acara Jumpa Fan, Artis TikTok Diperiksa Polisi

Regional
Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Kepala Imigrasi Entikong Ditingkatkan ke Penyidikan

Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Kepala Imigrasi Entikong Ditingkatkan ke Penyidikan

Regional
Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang: Saya Pakai Jilbab sejak SMP, Iman Saya Tidak Goyah

Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang: Saya Pakai Jilbab sejak SMP, Iman Saya Tidak Goyah

Regional
Wali Kota Salatiga Nyaris Gagal Divaksin karena Tensi Darah Naik

Wali Kota Salatiga Nyaris Gagal Divaksin karena Tensi Darah Naik

Regional
Keluar Lapas untuk Nikahkan Anaknya, Napi Narkotika Ini Menangis

Keluar Lapas untuk Nikahkan Anaknya, Napi Narkotika Ini Menangis

Regional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi, Kepala SMKN 2 Padang Siap Dipecat

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi, Kepala SMKN 2 Padang Siap Dipecat

Regional
Viral Acara PDI-P Bali Buka Masker Tiup Lilin dan Suap-suapan Sendok yang Sama, Begini Penjelasannya

Viral Acara PDI-P Bali Buka Masker Tiup Lilin dan Suap-suapan Sendok yang Sama, Begini Penjelasannya

Regional
Sudah Divaksin tapi Danrem 162 Wira Bhakti Positif Covid-19, Ini Penjelasannya

Sudah Divaksin tapi Danrem 162 Wira Bhakti Positif Covid-19, Ini Penjelasannya

Regional
34.400 Vaksin Sinovac Tiba di Kalbar, Masih Prioritaskan Tenaga Kesehatan

34.400 Vaksin Sinovac Tiba di Kalbar, Masih Prioritaskan Tenaga Kesehatan

Regional
Masa Tanggap Darurat Gunung Ile Lewotolok Diperpanjang

Masa Tanggap Darurat Gunung Ile Lewotolok Diperpanjang

Regional
Wabup Banyumas Usai Disuntik Vaksin Covid-19: Jarumnya Kecil, Jadi Enggak Sakit

Wabup Banyumas Usai Disuntik Vaksin Covid-19: Jarumnya Kecil, Jadi Enggak Sakit

Regional
Seorang Anggota TNI Dikeroyok hingga Babak Belur, Polisi Buru Pelaku

Seorang Anggota TNI Dikeroyok hingga Babak Belur, Polisi Buru Pelaku

Regional
Hanya 3 Pejabat di Kebumen yang Lolos Skrining Vaksinasi Covid-19

Hanya 3 Pejabat di Kebumen yang Lolos Skrining Vaksinasi Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X