Kompas.com - 27/06/2013, 08:36 WIB
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli waris Keraton Surakarta, Gray Koes Isbandiyah, yang merupakan keturunan Susuhunan Paku Buwono XII, menggugat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan penghapusan status Surakarta sebagai daerah istimewa dan penggabungannya ke wilayah Jawa Tengah.

MK diminta menghapus frasa ”dan Surakarta” dalam pasal yang termuat di dalam Bagian Memutuskan Angka I dan Pasal 1 Ayat (1) UU 10/1950. Hal itu terungkap dalam sidang uji materi yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Rabu (26/6/2013). Selain Gray Koes Isbandiyah, permohonan juga diajukan KP Eddy S Wirabhumi yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Kawula Keraton Surakarta.

Dalam permohonannya, Koes Isbandiyah mempersoalkan ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang mengakibatkan pemohon kehilangan hak sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola tanah-tanah Keraton Surakarta. Ini dianggap berdampak pada kewibawaan dan status sosial keluarga dan keturunan Keraton Surakarta.

Eddy Wirabhumi merasa dirugikan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta. Padahal, pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta jadi tujuan Paguyuban yang dipimpinnya.

Menurut pemohon, DIS merupakan salah satu daerah kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri. Ini terbukti dengan pengecualian keberlakuan UU No 1/1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah dan pengakuan DIS melalui UU No 22/1948 tentang Pemerintah Daerah.

Namun, UU No 10/1950 telah menyatakan penghapusan dan penggabungan status Surakarta sebagai DIS Provinsi Jateng. Bagian Memutuskan Angka I UU tersebut menyebutkan, ”Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) UU 10/1950 menyebutkan, ”Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah.”

Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18 B Ayat (1). Selain itu, pemohon menilai UU tersebut juga tidak berlaku kembali karena cacat hukum karena dibentuk berdasarkan konstitusi RIS. (ANA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.