Bupati Morotai Tersangka, Anggota DPRD Lapor ke Propam Polri

Kompas.com - 26/06/2013, 19:58 WIB
Aksi massa menolak penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai terkait kasus penutupan sementara PT MMC oleh KNPI dan masyarakat Morotai dengan membentangkan kain putih sepanjang 1 kilometer untuk ditandatangani. KOMPAS.com/ ANTON Aksi massa menolak penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai terkait kasus penutupan sementara PT MMC oleh KNPI dan masyarakat Morotai dengan membentangkan kain putih sepanjang 1 kilometer untuk ditandatangani.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara melaporkan kasus dugaan kriminaliasasi terhadap Bupati Rusli Sibua dan wakilnya, Wenny Paraisu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Mereka tak terima kedua pejabat daerah tersebut dijadikan tersangka kasus perusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC).

Kuasa hukum anggota DPRD Morotai, Ali Tanjung mengatakan, kedua pejabat itu tidak berada di lokasi kejadian saat itu.

"Bupati dan wakilnya jadi tersangka dengan dugaan perusakan. Padahal waktu kejadian bupati enggak ada di lokasi, lagi di kantor. Tapi dituduh melakukan perusakan," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Ali menceritakan, awalnya Kabupaten Morotai meminta PT MMC untuk menghentikan sementara operasi di bidang usaha budidaya ikan dan kerang mutiara di Pulau Ngele-ngele. Sebab, PT MMC tidak memiliki izin usaha.

"Di antaranya tidak memiliki izin lokasi, tidak memiliki operasi penyediaan tenaga listrik, sertifikat izin operasi kelistrikan, dan izin-izin lain. Pokoknya banyak, ada 15 perizinan," katanya.

Selain itu, menurut Ali, PT MMC menguasai Pulau Ngale-ngale dan mengontrak pulau tersebut seharga Rp 50 juta selama 50 tahun. MMC disebut bekerjasama dengan kepala desa setempat. "Jadi setahun cuma Rp 1 Juta," ujarnya.

Pihak PT MMC menolak untuk menghentikan sementara usahanya di pulau tersebut. Kemudian terjadilah bentrokan antara warga setempat dan pihak pemerintah Kabupaten Morotai. Atas peristiwa itu, PT MMC melaporkan pihak pemda ke Polda Maluku Utara.

Polda Malut kemudian menetapkan 7 orang tersangka, termasuk Bupati Morotai dan wakilnya. Ali mengatakan, selain tidak berada di lokasi, Bupati Morotai juga tak pernah memerintahkan jajarannya untuk berlaku anarkistis.

Menurut Ali, Polda Malut telah berpihak pada PT MMC. Pelanggaran yang diduga dilakukan PT MMC justru tidak diusut oleh pihak kepolisian.

"Dalam rangka itu anggota DPRD Morotai tidak ingin pelayanan masyarakat terganggu dalam kasus jadi tersangka ini. Jadi agar bupati dan wakilnya tidak dijadikan tersangka," ujar Ali.

Adapun keempat polisi yang dilaporkan yaitu, mantan Kapolda Malut Brigadir Jenderal (Pol) Affan Rixhwanto, Direskrimum Polda Malut Kombes Aldrin Marihot P Hutabarat, Wadireskrimum Polda Malut atau mantan Kapolres Halmahera Utara AKBP Adhi Satya Perkasa, dan Kasat Reskrim Polda Halmahera Utara AKP Toni Kasmiri. Divisi Propam diminta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada keempatnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Regional
Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Regional
3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

Regional
4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

Regional
'Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan'

"Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

Regional
Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Regional
Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Regional
Tidak Kena Tilang, Belasan Pelanggar Lalu Lintas Disuruh Shalat Gaib di Pinggir Jalan

Tidak Kena Tilang, Belasan Pelanggar Lalu Lintas Disuruh Shalat Gaib di Pinggir Jalan

Regional
Muridnya Menikah Dini, Guru: Sedih Saat Mendengar Siswi Saya Keguguran, KDRT, dan Bercerai

Muridnya Menikah Dini, Guru: Sedih Saat Mendengar Siswi Saya Keguguran, KDRT, dan Bercerai

Regional
Sejumlah Pegawai Setda Positif Covid-19, Kantor Bupati Garut Ditutup Sepekan

Sejumlah Pegawai Setda Positif Covid-19, Kantor Bupati Garut Ditutup Sepekan

Regional
Cerita Yaidah Kesulitan Urus Akta Kematian Putranya di Pemkot Surabaya hingga Harus ke Jakarta

Cerita Yaidah Kesulitan Urus Akta Kematian Putranya di Pemkot Surabaya hingga Harus ke Jakarta

Regional
Jadi Arena Balapan Truk, Lokasi Wisata Pantai Cemara Tuban Ditutup

Jadi Arena Balapan Truk, Lokasi Wisata Pantai Cemara Tuban Ditutup

Regional
'Kalau Mau Kriminalisasi Langsung Saja, Enggak Usah Berbelit-belit Pakai Prosedur Ngawur'

"Kalau Mau Kriminalisasi Langsung Saja, Enggak Usah Berbelit-belit Pakai Prosedur Ngawur"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X