Keluarga Korban Cebongan Sesalkan Proses Persidangan

Juru bicara empat orang korban penembakan, Viktor Manbait, kepada Kompas.com, Kamis (20/6/2013) mengatakan, kehadiran kelompok milisi di Yogyakarta merupakan bentuk intimidasi terhadap persidangan.

Keluarga korban menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak tegas terhadap kelompok milisi yang sudah bisa diidentifikasi baik para pemimpin maupun aktor intelektualnya.

“Kehadiran para milisi merupakan intimidasi serius terhadap para saksi. Sikap masa bodoh yang ditunjukkan pihak militer maupun pihak kepolisian terhadap kehadiran para milisi merupakan bukti nyata persekongkolan yang mengingkari nilai republik,” keluh Viktor.

Viktor pun menyesalkan peradilan militer ini yang hanya menyentuh para pelaku langsung dan tidak menyentuh aspek tanggung jawab komando di tubuh Kopassus, Kodam Diponegoro, maupun Polda DIY.

“Mutasi kepada Pangdam Diponegoro dan Kapolda DIY hanya merupakan bentuk cuci tangan institusi Kepolisian dan TNI-AD dalam kasus ini, dan hanya menempatkan perkara ini sebagai perkara para prajurit kecil,” kata Viktor.

Viktor mengatakan, sejak awal keluarga menolak para prajurit Kopassus diadili di peradilan militer, karena unsur transparansi dalam peradilan militer sama sekali tidak bisa dijamin. Ini terbukti dengan tidak hadirnya para pihak yang beperkara.

“Peradilan militer hanya melestarikan posisi institusi militer di era orde baru sebagai negara dalam negara, di mana supremasi militer terhadap masyarakat sipil berlangsung dengan semena-mena,” kata Viktor.

Vktor menuntut seluruh proses persidangan dipindahkan dari Yogyakarta ke kota lain karena proses yang berjalan sekarang tidaklah netral, dan berlangsung dalam situasi teror dan penuh intimidasi.

“Keluarga tetap menuntut agar dibentuk tim independen yang mengusut secara menyeluruh kasus Tragedi Yogyakarta, dimulai dari Hugo’s Cafe, Polda DIY, hingga Lapas Cebongan. Itikad baik seluruh pihak untuk membuka kasus ini menjadi pertaruhan terlaksananya nilai-nilai republik,” tegas Viktor.