Restorasi DAS Lambat, Ancaman Bencana Meningkat

KOMPAS.com - Restorasi daerah aliran sungai lambat meski kualitasnya merosot sejak lama, ditandai dengan bencana ekohidrologi yang meningkat dan meluas. Dibutuhkan gerakan penyelamatan masif di tingkat masyarakat dan sinergi pengelolaan daerah aliran sungai antarinstansi dan pemerintah daerah.

”Kekeringan dan banjir menunjukkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang sangat parah,” kata Naik Sinukaban, Guru Besar Konservasi Tanah dan Air serta Pengelolaan DAS Institut Pertanian Bogor, Senin (17/6/2013), di Bogor, Jawa Barat.

Ia ditemui di sela Konferensi dan Lokakarya Soil and Water Assessment Tool di Asia Timur dan Asia Tenggara yang ke-3. Ini dalam rangka peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia, 17 Juni, yang sejak 19 tahun lalu ditetapkan PBB.

Menurut Naik, kerusakan DAS di Indonesia, antara lain, karena kerusakan lahan seluas 27 juta hektar. Kerusakan juga karena alih fungsi lahan yang tak sesuai serta ketidaktaatan pembangunan pada peta tata ruang.

Pemerintah memang berupaya memperbaiki DAS. ”Akan tetapi, pengelolaan itu caranya tidak benar. Masing-masing sektor kerja sendiri dan tidak melihat DAS secara utuh,” ujarnya.

Dikatakan, sejak Maret 2012, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Di dalamnya mewajibkan lintas instansi dan pemerintah daerah bersinergi dan bekerja sama mengelola DAS.

”Ini instrumen baru, belum banyak yang menjalankan. Forum koordinasi pengelolaan DAS perlu untuk mengoordinasikan antarinstansi penyelenggara pengelolaan DAS,” katanya.

Libatkan publik

Pemulihan DAS mutlak butuh dukungan masyarakat lokal. Caranya adalah pendekatan peningkatan ekonomi-sosial untuk berbagai program rehabilitasi DAS.

DAS tak hanya daerah kanan- kiri aliran sungai, tetapi juga wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. Kawasan itu menampung, menyimpan, dan mengalirkan air curah hujan ke danau atau laut secara alami atau terpengaruh curah hujan.

Eka W Soegiri, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan, mengakui, alih fungsi lahan merupakan tantangan rehabilitasi DAS.

Upaya rehabilitasi DAS selama ini, ujar Eka, perkembangannya belum signifikan. ”Namun, sudah lebih baik,” lanjutnya. (ICH)