Golkar Mengaku Tak Tahu Ada Alokasi Dana Lapindo

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengaku tak tahu ada alokasi dana khusus soal penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo, dalam RAPBN-P 2013. Di dalam rancangan itu, terdapat alokasi dana dengan pagu tertinggi sebesar Rp 155 miliar.

"Enggak ada, kita tidak ada membicarakan soal Lapindo dalam rapat banggar," ujar Setya di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Setya menuturkan bahwa dana penanggulangan lumpur Lapindo terdapat domain pemerintah atau pun domain swasta. Pihak swasta ditangani oleh PT Minarak Lapindo. Menurut Setya, terkait penanganan lumpur Lapindo yang dilakukan pemerintah, pihaknya tidak ikut campur.

"Kami tidak ikut campur kalau yang ditangani pemerintah," imbuh Bendahara Umum Partai Golkar.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Dalam pasal tersebut disebutkan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013." Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Kemudian, pada poin selanjutnya alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Pagu paling tinggi yang diusulkan adalah sebesar Rp 155 miliar.