Kompas.com - 17/06/2013, 17:02 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menuding pemerintah tidak sensitif akan penderitaan yang tengah dihadapi rakyatnya ketika menaikkan harga BBM bersubsidi. Politisi PKS Fahri Hamzah bahkan mengaku "ngeri" dengan iklan sosialisasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dibuat pemerintah.

"Saya ngeri, bagaimana pemerintah membuat iklan untuk meyakinkan rakyat Indonesia seolah-olah ini kebijakan yang paling benar. Sembilan tahun berkuasa, subsidi ini salah sasaran enggak?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fahri menuding pemerintah selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran, kata Fahri, akhirnya terpaksa ditimpakan kepada rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubisidi. "Pemerintah ini tidak sensitif. Kebijakan pemerintah ini meskipun dikampanyekan di media massa, tidak ada satu pun yang membalik pandangan rakyat bahwa masyarakat terpaksa mengambil energi yang lebih mahal," ucap Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini pun tak tanggung-tanggung menyebut pemerintah gagal dalam sektor energi. Fahri juga menganalogikan pemerintah menyuguhkan "orkestra yang fals" untuk rakyat.

"Di satu sisi kita bicara peningkatan APBN, tapi kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," kata Fahri. Dia juga mengatakan, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini pun meminta agar DPR segera mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas RUU APBN-P 2013 yang memuat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM. Di dalam rapat paripurna yang masih berlangsung, empat fraksi menolak mengesahkan rancangan tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, kelima fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujuinya. Mekanisme pengambilan keputusan hingga kini masih dirundingkan karena adanya dua perbedaan pandangan tersebut.

Seperti diberitakan, jika RAPBN-P 2013 ini disetujui, maka pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM pekan depan. Harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, sementara solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Setelah BBM dinaikkan, maka pemerintah menggelontorkan dana kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin selama lima bulan. Dana BLSM ini mencapai Rp 9,32 triliun untuk 15,5 juta warga miskin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Nasional
    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Nasional
    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    Nasional
    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    Nasional
    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Nasional
    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    Nasional
    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Nasional
    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.