Kompas.com - 17/06/2013, 15:29 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana sidang paripurna, Senin (17/6/2013) siang, semakin memanas saat sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Politisi Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan pun saling sindir tentang siapa partai yang dianggap pro-rakyat.

Fraksi Partai Demokrat menegaskan dukungan fraksinya terhadap pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fraksi partai ini pun menyindir partai-partai yang menolak kenaikan harga BBM. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang membacakan sikap fraksinya menjelaskan bahwa penghematan dan pengurangan subsidi akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Selama ini, Achsanul mengakui BBM bersubsidi justru tidak dinikmati masyarakat miskin.

"Sebanyak 70 persen BBM ini tidak dinimkati masyarakat miskin. Hanya 10 persen yang dinikmati orang miskin, sisanya 20 persen dipakai penyelundup. Maka, apabila ada yang menolak BBM ini sudah nyata-nyata mendukung penyelundup dan mendukung orang-orang mampu," ucap Achsanul di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Achsanul pun menyebutkan tidak ada satu presiden pun yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Achsanul pun menyindir partai penolak kenaikan BBM. Menurutnya, jika memang ada alternatif lain selain kenaikan BBM maka seharusnya sudah sejak dulu dilakukan.

"Seharusnya, kalau ada alternatif lain selain menaikkan BBM, harusnya dilakukan saat berkuasa dulu," ucap Achsanul.

Pernyataan Achsanul ini pun mendapat sanggahan dari politisi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirait.

"Jangan jadikan subsidi alasan adanya penyeludupan. Bukan itu. Ini adalah tugasnya aparat. Kalau ada penyelundupan ya tangkap dong. Jadi penyelundupan bukan karena bentuk harga, kita tidak sama di situ," kata Maruarar.

Maruarar pun membalas sindiran Achsanul yang mengungkapkan alternatif lain selain kenaikan harga BBM yang tidak dilakukan saat penguasa sebelum presiden saat ini.

"Kami sudah sejak lama memberikan alternatif lain di luar menaikkan harga BBM bersubisi. Salah satunya adalah batubara. Kami punya alternatif yang legal dan pro-rakyat," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

    Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

    Nasional
    Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

    Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

    Nasional
    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

    Nasional
    BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

    BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

    Nasional
    Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

    Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

    Nasional
    MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

    MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

    40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

    Nasional
    Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

    Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

    Nasional
    Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

    Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

    Nasional
    BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

    BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

    Nasional
    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    Nasional
    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Nasional
    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Nasional
    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Nasional
    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.