Kompas.com - 17/06/2013, 10:31 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf optimistis bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan segera disahkan dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin (17/6/2013). Kalaupun keputusan akan diambil melalui mekanisme voting, ia merasa mayoritas suara akan menyetujui program tersebut.

Nurhayati menjelaskan, berdasarkan proporsi suara, fraksi yang menyetujui BLSM memiliki jumlah suara yang lebih banyak. Maka jika akhirnya program BLSM harus melalui mekanisme voting, dirinya yakin pendukung BLSM akan menang.

"Suara kami (Demokrat) 148," kata Nurhayati, Senin pagi.

Suara dari Fraksi Demokrat itu akan digabung dengan suara dari fraksi lain yang mendukung, yaitu F-Partai Golkar 106 kursi, F-PAN 46 kursi, F-PPP 38 kursi, dan F-PKB 28 kursi. Sementara itu, kubu penolak berasal dari F-PDIP 94 kursi, F-PKS 57 kursi, F-Gerindra 26 kursi, dan F-Hanura 17 kursi. Perolehan suara akan terpaut jauh. Pendukung BLSM memiliki 366 suara, dan penolak hanya 194 suara.

"Tadi pagi rapat konsolidasi apa yang mau disampaikan fraksi hari ini. Votting itu kan mekanisme paripurna, tapi kalau bisa musyawarah mufakat kan tidak perlu votting," ujar Nurhayati.

Sidang paripurna DPR yang digelar hari ini akan membahas Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2013 yang di dalamnya tersempil anggaran untuk BLSM. BLSM adalah kompensasi dari pemerintah untuk meredam naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (13/6/2013), besaran dana untuk BLSM akhirnya disepakati menjadi Rp 9,32 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 2 triliun karena usulan BLSM sebelumnya adalah Rp 11,6 triliun. Penurunan itu diikuti dengan berkurangnya waktu pemberian dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Banggar DPR, Achmadi Noor Supit menyatakan, mayoritas fraksi sepakat BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 perbulan setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Sementara itu, kenaikan harga BBM hampir pasti terjadi. Mengacu pada Undang-Undang APBN 2012, Pasal 8, Ayat 10, pemerintah memang memiliki kuasa untuk menyesuaikan harga BBM. Dengan catatan, ada alasan mendasar yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah menyampaikan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk penyelamatan keuangan negara. Rencananya, harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, dan harga solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Namun demikian, alasan pemerintah tak bisa diterima oleh semua fraksi, khususnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi PDI Perjuangan. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi 7,76 persen sehingga berpotensi melemahkan sendi perekonomian Indonesia.

Penolakan tak hanya muncul dari kedua fraksi itu, tapi merambat ke Gerindra dan Hanura. Apalagi setelah pemerintah ngotot menggulirkan BLSM sebagai bantalan dari naiknya harga BBM. Pemicu utama penolakan adalah pemberian BLSM yang dituding potensial dipolitisir oleh partai tertentu karena diberikan di tahun politik. Selain itu, fraksi penolak juga menuntut program kompensasi sejenis diberikan tanpa perlu menaikkan harga BBM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

    Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

    Nasional
    Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

    Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

    Nasional
    Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

    Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

    Nasional
    Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

    Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

    Nasional
    Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

    Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

    Nasional
    Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

    Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

    Nasional
    Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

    Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

    Nasional
    Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

    Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

    Nasional
    Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

    Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

    Nasional
    Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

    Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

    Nasional
    Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

    Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

    Nasional
    Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

    Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

    Nasional
    Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

    Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

    Nasional
    Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

    Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

    Nasional
    Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

    Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.