Pasangan Calon Terpilih Disampaikan ke Menteri

Semarang, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menyampaikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Pelantikan gubernur-wakil gubernur yang baru ini direncanakan berlangsung bukan di dalam gedung, melainkan di alam terbuka, di halaman Gedung DPRD Jateng.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Jumat (14/6), di Semarang, mengatakan, surat penyampaian penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jateng periode 2013- 2018 yang terpilih itu sudah diterima. ”Setelah penetapan hasil perhitungan pilkada (pemilu kepala daerah) di KPU Jateng selesai, hasil rekapitulasi penghitungan suara itu dikirimkan ke DPRD,” ujarnya.

DPRD Jateng menerima surat penyampaian penetapan pasangan calon terpilih pada 11 Juni 2013. Pimpinan DPRD Jateng telah membahas guna menyiapkan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih itu.

Jika tidak ada perubahan, kata Rukma, pelantikan kepala daerah Jateng terpilih akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2013.

Ketua KPU Jateng Fajar Subhi AK Arif menambahkan, penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilkada Jateng itu melalui surat bernomor 917/KPU-Prov-012/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013. Pada penetapan pasangan calon terpilih itu, pasangan Ganjar-Heru meraih suara terbanyak pada pemungutan suara Pilkada Jateng 26 Mei 2013, yakni 6,9 juta suara (48,82 persen). Pasangan ini mengalahkan pasangan petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo yang meraih 4,3 juta suara (30,26 persen) dan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono yang memperoleh 2,9 juta suara (20,92 persen).

Menurut Fajar, setelah KPU menetapkan pasangan calon terpilih, ada tenggang waktu tiga hari batas waktu adanya gugatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara itu ke KPU. Ternyata, sampai tenggat habis, tidak ada gugatan atas hasil penetapan pasangan calon terpilih.

Benahi birokrasi

Ditemui terpisah, Ganjar Pranowo mengatakan, kunci pembangunan terletak pada pemberdayaan jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi Jateng. Oleh karena itu, penataan kembali pejabat yang kompeten, jujur, dan bebas pungutan merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

”Melaksanakan reformasi birokrasi tentu tak mudah. Banyak pejabat belum siap karena mereka pasti terpotong kenyamanan. Namun, untuk kemajuan Jateng, rakyat butuh pejabat yang melayani, bukan sebaliknya,” katanya di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. (who)