Audit Utang PT PLN

Batam, Kompas - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit utang PT PLN. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sulit memahami PLN tiba-tiba mengaku berpotensi gagal membayar utang Rp 210 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, DPR sudah lama mengingatkan soal neraca keuangan PT PLN.

”PT PLN pernah meminta tambahan dana, tetapi DPR belum setuju. Waktu itu, mereka sudah kasih sinyal bisa default (gagal bayar) kalau tidak dapat tambahan dana,” ujarnya, Jumat (14/6), di Batam, Kepulauan Riau.

Permintaan tambahan dana antara lain disampaikan pada Desember 2012. Kementerian Keuangan memberikan dana itu tanpa persetujuan DPR.

”Saya tidak ingat jumlah persisnya, yang jelas triliunan rupiah,” ujarnya.

Kini, PT PLN meminta lagi tambahan dana dengan alasan terancam gagal bayar utang. Tidak tanggung-tanggung, PLN menyatakan utang mereka mencapai Rp 210 triliun. ”DPR tidak bisa begitu saja menyetujui kucuran dana untuk PLN jika diminta. Harus diaudit dulu postur utangnya,” ujar Harry.

Audit oleh BPK mutlak dilakukan sebelum PLN mendapat dana. Sebab, ada dugaan PLN kurang tepat mengelola dana utangnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji menyatakan, utang PLN itu digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Selama ini belanja modal perseroan itu bersumber antara lain dari penjualan listrik ke pelanggan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pinjaman langsung.

Ada dua cara pandang terkait besarnya utang PLN itu. Pinjaman tidak ada masalah selama pihak pemberi pinjaman masih percaya kepada PLN. Di sisi lain, pinjaman itu juga berisiko terhadap kondisi keuangan PLN jika terjadi krisis ekonomi di Indonesia karena utang perseroan itu dalam bentuk mata uang asing. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, maka nilai utang perusahaan itu ikut meningkat.

”Untuk mengurangi utang luar negeri, kami akan memperbesar kemampuan pendanaan di dalam negeri. Jika tarif listrik tinggi, maka kemampuan PLN berinvestasi dengan menggunakan uang hasil penjualan listrik kepada pelanggan akan makin besar,” kata Nur Pamudji.

Ke depan, pihaknya memperkirakan besaran utang PLN akan makin tinggi karena kebutuhan investasi sektor kelistrikan terus meningkat seiring pertumbuhan permintaan tenaga listrik nasional. (RAZ/EVY)