Kompas.com - 14/06/2013, 17:59 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus dugaan rekayasa proses hukum yang menimpa Ruben Pata Sambo (72) dan anaknya, Markus Pata Sambo, harus ditelusuri lebih lanjut. Eksekusi hukuman mati yang akan dihadapi kedua terpidana kasus pembunuhan ini harus segera dibatalkan sampai penyidikan atas dugaan rekayasa kasus ini tuntas.

"Eksekusinya harus ditunda bahkan harus segera dibatalkan kalau memang itu salah tangkap. Kalau polisi sudah temukan pelaku sebenarnya, artinya Ruben tidak bersalah," ujar anggota Komisi III DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat juga menilai hak-hak Ruben dan anaknya yang selama ini sudah dicap sebagai pelaku pembunuhan harus segera dipulihkan. "Ini kan ada kekeliruan, jangan sampai hak-haknya juga ikut terampas," imbuh Saan.

Saan menduga aksi salah tangkap ini akibat aparat kepolisian yang mengejar target penangkapan tanpa melihat alat bukti yang sah. Ke depan, lanjut Saan, aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus berhati-hati dan teliti sehingga kasus salah tangkap tak terulang lagi.

Seperti diberitakan, Ruben Pata Sambo (72) kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Malang. Dia kini menunggu eksekusi mati terkait tuduhan menjadi otak pembunuhan sebuah keluarga pada 23 Desember 2005 silam. Tak hanya Ruben yang mendekam di balik jeruji besi, Markus Pata Sambo, putra Ruben, juga dipenjara menanti hukuman mati di Lapas Madaen, Sidoarjo.

Sementara satu lagi anak Ruben, Martinus Pata, divonis enam tahun dan kini sudah bebas. Namun, ternyata, bukan mereka yang terlibat dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja tersebut. Pasalnya, empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap. Mereka pun telah membuat pernyataan bermeterai pada 30 November 2006 lalu dan menyebut Ruben dan anak-anaknya bukan otak ataupun pelaku pembunuhan.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Nasional
Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Nasional
Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Nasional
Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.