Kompas.com - 14/06/2013, 15:21 WIB
|
EditorFarid Assifa

MALANG, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan membawa kasus Ruben Pata Sambo (72), narapidana hukuman mati yang dituduh membunuh satu keluarga pada 2005 lalu, ke dunia internasional.

"Kontras akan mengampanyekan kasus Pak Ruben itu ke dunia internasional. Siang ini, kasus Pak Ruben itu akan menjadi bahan diskusi dalam kongres menolak hukuman mati di Madrid, Spanyol," ujar Andy Irfan, Koordinator Badan Pekerja Kontras Jawa Timur, kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2013).

Menurut Andy, jauh hari sebelumnya, Kontras telah menyurati empat institusi, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kemenkum dan HAM, dan Mabes Polri untuk memeriksa dugaan rekayasa kasus dan penyiksaan Ruben dan anaknya, Martinus Pata Sambo, saat berada di tahanan.

Kontras, kata Andy, memang menolak hukuman mati karena penegakan hukum di Indonesia masih amburadul. Selama hukum belum ditegakkan secara baik dan benar, Kontras akan menolak hukum mati.

"Karena saat ini ada momentum di level dunia, kita akan membawa kasus ini ke forum dunia. Kita akan kampanyekan kasus ini," ujarnya.

Sementara itu, kasus Ruben sudah menjadi perhatian banyak kalangan, terutama bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal itu diakui Kepala Lapas Klas 1 Lowokwaru Malang Herry Wahyudiono kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2013).

"Dirjen Kemenkum HAM, Dirjen Kemasyarakatan, Kakanwil Kum HAM Jawa Timur, Kejari Kota Malang, dan Polresta Kota Malang, lima lembaga itu sudah menghubungi kita," akunya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait tujuan kelima lembaga hukum menghubungi Lapas Lowokwaru, Herry enggan menjelaskannya secara rinci. "Yang jelas yang akan mengirimkan surat secara resmi adalah Kejari Kota Malang, yakan mengidentifikasi atau akan mewawancarai Pak Ruben. Akan bertanya soal kronologi kasusnya," katanya.

Selain itu, lanjut Herry, Dirjen Kemenkum HAM dan Dirjen Pemasyarakatan meminta pihak lapas untuk melayani media dengan baik dan sesuai haknya.

"Media adalah mitra kami. Makanya, beliau (Dirjen Pemasyarakatan) meminta agar kita menerima media jika membutuhkan informasi soal Ruben yang ada di lapas," katanya.

Namun, tambah Herry, pihaknya tidak bisa memberi izin media bertemu dengan Ruben di dalam lapas jika tidak ada izin dari Kemenkum HAM.

"Jika media ingin bertemu dengan Pak Ruben di lapas, harus ada surat izin dari Kemenkum HAM. Itu proses prosedur. Saya hanya melaksanakan tugas. Jika ada izin, saya perbolehkan," tegasnya.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Kasus Ruben

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.