Kompas.com - 14/06/2013, 11:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, kepolisian harus bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang mengganggu ketertiban umum.

Aksi unjuk rasa, kata Djoko, diperbolehkan di negara demokrasi seperti di Indonesia. Namun, tambah dia, tidak diperbolehkan berjalan anarkistis, merusak, atau mengganggu masyarakat.

"Itu justru merugikan orang banyak. Aparat harus tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan seperti ini," kata Djoko melalui pesan singkat, Jumat (14/6/2013).

Seperti diberitakan, aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM mulai terjadi di beberapa daerah menjelang pengesahan Undang-Undang APBN Perubahan 2013 oleh DPR. Sebagian unjuk rasa berlangsung ricuh.

Diperkirakan, aksi demonstrasi akan terus terjadi hingga pengumuman resmi dari pemerintah. Pemerintah akan menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Nasional
    RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

    RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

    Nasional
    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

    Nasional
    Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

    Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

    Nasional
    Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

    Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

    Nasional
    ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

    ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

    Nasional
    Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

    Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

    Nasional
    Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

    Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

    Nasional
    Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

    Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

    Nasional
    Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

    Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

    Nasional
    Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

    Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

    Nasional
    Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

    Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

    Nasional
    UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

    UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

    Nasional
    DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    Nasional
    Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

    Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.