PD Minta PKS Tak Jadi Banci

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak memiliki budaya malu lantaran tetap menginginkan berada di koalisi. Padahal, partai dakwah tersebut menentang rencana kenaikan BBM bersubsidi yang diusung koalisi. Partai Demokrat pun meminta agar PKS segera mundur.

"Sikap PKS sangat kontradiktif, tidak elok, dan telah menjadi tontonan tidak menarik bagi publik. Harus jelas sikapnya, tidak boleh banci. Harus hitam putih yang jelas," ujar Ketua Departemen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Didi mengatakan, budaya malu harus terus dimiliki PKS. Jika tak lagi sejalan, PKS harusnya bisa secara kesatria mundur dari koalisi. "Saya sangat menyayangkan tidak ada budaya malu, budaya kesatria. Karena sudah tidak sejalan dan tidak cocok, tentu perlu inisiatif dari mereka untuk menarik diri," kata Didi.

Anggota Komisi III DPR ini melihat PKS selama ini hanya mau mendukung kebijakan yang populer demi menyelamatkan citranya. "Artinya, kita dalam berkoalisi bukan hanya pada hal-hal yang populer atau enaknya saja. Sementara yang tidak enak, tidak mau," kata Didi.

Lebih lanjut, Didi juga mengungkapkan bahwa PKS berharap dikeluarkan agar terlihat terzalimi di mata publik. "Hal ini tidak elok. Sikap yang dihargai publik adalah secara kesatria mundur," ucap Didi.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak renacana tersebut. Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahud mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi. "Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.