PM Turki Isyaratkan Referendum untuk Akhiri Protes

ANKARA, KOMPAS.COM — Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dirinya mempertimbangkan untuk mengadakan referendum terkait rencana membangun kembali sebuah taman di Istanbul yang telah memicu protes nasional. Itu merupakan konsesi besar pertama Erdogan terhadap kerusuhan anti-pemerintah yang telah berlangsung hampir dua minggu di negara itu.

Langkah tersebut muncul saat ribuan orang berkumpul untuk malam ke-13 di Taksim Square pada Rabu, yang berdekatan dengan Gezi Park. Aksi hari Rabu itu berlangsung tenang dan damai, kontras dengan malam sebelumnya saat para demonstran bentrok dengan polisi anti huru-hara.

"Kami mungkin melakukan referendum untuk itu... Dalam demokrasi, hanya kehendak rakyat yang penting," kata Huseyin Celik, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan, setelah pembicaraan antara Erdogan dan para pemimpin demonstran. "Kami berpikir bahwa setelah langkah yang dilandasi niat baik ini, orang-orang akan memutuskan untuk pulang ke rumah."

Kampanye untuk menyelamatkan pohon-pohon di Gezi Park yang akan digusur demi membuat replika barak militer era Ottoman berhadapan dengan respons keras polisi pada tanggal 31 Mei. Tindakan keras polisi itu memicu kemarahan di seluruh negeri terhadap Erdogan, yang dinilai semakin otoriter.

Ratusan orang sejak itu berkemah di Gezi Park, yang menjadi jantung simbolis dari gerakan protes tersebut. Polisi tidak menertibkan tenda-tenda yang bermunculan di sana, tetapi hari Selasa mereka menyerbu Taksim Square, menembakkan gas air mata dan meriam air terhadap puluhan ribu demonstran.

Erdogan telah menghadapi kecaman internasional terkait penanganannya atas krisis itu, yang telah menyebabkan empat orang tewas dan melukai hampir 5.000 demonstran. Tanggapannya itu juga menodai citra Turki sebagai model demokrasi di negara Islam.

Erdogan telah mengambil sikap agresif terhadap para demonstran. Ia memperingatkan berulang kali bahwa ia kehabisan kesabaran dengan para demonstran. Namun, ia bertemu dengan beberapa perwakilan para demonstran pada hari Rabu. Para perwakilan itu, yang merupakan sebuah koalisi yang longgar yang terdiri dari para aktivis lingkungan, tidak mengomentari usulan referendum setelah pembicaraan tersebut. Sejumlah pihak mengatakan, mereka tidak berbicara untuk mewakili sebagian besar pengunjuk rasa dan mengambil untung dari pertemuan dengan Perdana Menteri itu.