Kompas.com - 13/06/2013, 13:24 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan pada Rabu (12/6/2013) malam di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin belum membahas soal nasib PKS di koalisi. PKS baru akan membahasnya jika surat pemecatan dari koalisi yang diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterima.

"Karena tidak ada pemberitahuan resmi, maka akan sulit dibahas," ujar Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Kamis (13/6/2013).

Hakim mengatakan partainya baru akan membahas tentang nasib PKS di koalisi setelah ada surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai saat ini, Hakim mengatakan, partainya belum menerima surat pemberhentian dari Presiden koalisi atau di kabinet.

PKS, kata Hakim, tidak dilema dengan belum turunnya surat pemecatan PKS dari koalisi. Menurut Hakim, keputusan nasib PKS di koalisi sepenuhnya berada di tangan Presiden SBY.

"Kami tidak ada kewenangan untuk mengintervensi. Koalisi itu proses yang lain," imbuhnya.

Seperti diberitakan, PKS selama ini menolak kenaikan harga BBM meski di dalam undang-undang pemerintah yang berwenang memutuskan harga BBM naik tanpa persetujuan parlemen. Sikap PKS sebagai partai berbeda dengan sikap para menteri PKS yang menyatakan tetap mendukung kenaikan harga BBM. Sikap PKS yang "abu-abu" ini membuat partai koalisi geram.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat bahkan meminta partai bernafaskan Islam ini keluar dari koalisi karena tak lagi sejalan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan partainya sudah menerima informasi sejak pekan lalu rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS yang memberitahukan Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Nasional
Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Nasional
Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

Nasional
Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Nasional
Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Nasional
“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

Nasional
Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Nasional
PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Nasional
Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Nasional
Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Nasional
6 Fakta Helikopter Polri yang 'Lost Contact' di Perairan Bangka Belitung

6 Fakta Helikopter Polri yang "Lost Contact" di Perairan Bangka Belitung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.