Kompas.com - 13/06/2013, 13:03 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Rabu (12/6/2013) malam. Rapat digelar menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.

"Para menteri kami berikan sepenuhnya untuk membantu Presiden. Memang sempat terjadi diskusi, tapi kan dia (menteri) mewakili Presiden. Akhirnya, fraksi terus berjuang untuk rakyat menolak, dan menteri dipersilakan bekerja membantu Presiden secara normal," ungkap Hakim.

Seperti diberitakan, PKS selama ini menolak kenaikan harga BBM meski di dalam undang-undang pemerintah yang berwenang memutuskan harga BBM naik tanpa persetujuan parlemen. Sikap PKS sebagai partai berbeda dengan sikap para menteri PKS yang menyatakan tetap mendukung kenaikan harga BBM. Sikap PKS yang "abu-abu" ini membuat partai koalisi geram.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat bahkan meminta partai bernapaskan Islam ini keluar dari koalisi karena tak lagi sejalan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya sudah menerima informasi sejak pekan lalu mengenai rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS yang memberitahukan bahwa Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabaharkam Sebut Pencarian Korban Helikopter Polri yang Hilang Kontak Difokuskan di Perairan Manggar

Kabaharkam Sebut Pencarian Korban Helikopter Polri yang Hilang Kontak Difokuskan di Perairan Manggar

Nasional
Bharada E Disemangati 'Eliezer Angles' saat Tiba di Ruang Sidang PN Jaksel

Bharada E Disemangati "Eliezer Angles" saat Tiba di Ruang Sidang PN Jaksel

Nasional
GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

Nasional
Jaksa KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna Jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Jaksa KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna Jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Kontingen ASEAN Paragames Raih 425 Medali, Jokowi Beri Bonus Rp 309 Miliar

Kontingen ASEAN Paragames Raih 425 Medali, Jokowi Beri Bonus Rp 309 Miliar

Nasional
Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Nasional
Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Nasional
Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

Nasional
Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Nasional
Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Nasional
“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

Nasional
Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.