Lakmas: Jangan Pilih Caleg Tersangka Korupsi

Kompas.com - 12/06/2013, 22:25 WIB

KEFAMENANU, KOMPAS.com — Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, Nusa Tenggara Timur, mengimbau masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk menolak semua calon legislatif (caleg) yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun yang telah dilaporkan ke lembaga-lembaga negara dan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Kita melihat partai politik yang masih mencalonkan mereka sama saja dengan tidak memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi dan kita mendesak Kejaksaan Negeri Kefamenanu agar jangan terkesan memproyekkan kasus korupsi dengan menggantung nasib dua tersangka," jelas Direktur Lakmas Cendana Wangi Viktor Manbait kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2013) malam.

Dua tersangka korupsi yang dimaksud Viktor adalah RN, Ketua DPRD TTU periode 2009-2014, dan ET anggota DPRD periode 2009-2014. Keduanya terlibat korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tahun 2010 lalu.

Selain RN dan ET, Viktor juga menyinggung Wakil Ketua DPRD TTU HFS dan anggotanya YLN diduga terlibat kasus pemerasan. Keduanya telah diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK).

"Masyarakat TTU akan melihat Kejaksaan TTU menjadi lembaga penegak hukum yang sukses dalam menetapkan jumlah tersangka, namun menjadi banci untuk meneruskannnya ke pengadilan dengan dalih pembuktian. Kalau memang tidak cukup bukti, jangan cepat-cepat ditetapkan sebagai tersangka, hanya untuk gagah-gagahan saja," kecam Viktor.

Untuk diketahui, Ketua DPRD TTU, RN, bersama anggota DPRD TTU, ET, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu pada November 2010 lalu lantaran terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tahun 2008 senilai Rp 5 miliar lebih.

Saat itu, Dinas Kesejahteraan Sosial TTU melelang proyek pembangunan rumah sangat sederhana sebanyak 333 unit. Proyek itu dikerjakan RN selaku kontraktor pelaksana dan ET selaku konsultan pengawas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD TTU, HFS, diduga kuat melakukan pemerasan sebesar Rp 50 juta terhadap Kepala SD Katolik Maubesi 2 terkait proyek rehabilitasi 48 unit gedung sekolah dasar (SD) senilai Rp 14 miliar lebih. Anggota DPRD TTU, YLN, juga diduga kuat memeras Kepala SD Noetoko sebesar Rp 200 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X