"Harusnya PKS Mengundurkan Diri..."

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah beberapa kali tidak dilibatkan dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pemerintahan. Terakhir, PKS tidak diundang dalam rapat Setgab di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

PKS tak diundang karena memilih menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apakah sanksi untuk PKS hanya dengan tidak dilibatkan dalam rapat Setgab?

Sekretaris Setgab Syarief Hasan mengatakan, pihaknya belum membahas perihal sikap PKS. Saat ini, kata dia, sikap resmi Setgab baru kecewa dengan sikap PKS yang berseberangan dengan pemerintah.

Syarief menambahkan, prioritas pemerintah saat ini adalah mempercepat pembahasan APBN Perubahan 2013 (APBNP 2013) agar segera disahkan DPR. Setelah itu, kata dia, pemerintah akan menaikkan harga BBM agar subsidi tepat sasaran.

"Nanti kita lihat (soal PKS) setelah pembahasan APBNP selesai, kemudian pelaksanaan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu berjalan, baru kita pikirkan lagi itu," kata Syarief di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ketika dimintai penegasan bagaimana sikap Setgab soal PKS, Syarief menjawab, aturan koalisi sudah jelas dalam code of conduct. "Harusnya (PKS) mengundurkan diri atau...," kata Syarief tanpa melanjutkan pernyataan.

Ia menyarankan untuk membaca code of conduct.

"Tapi, PKS kan selama ini tidak ingin keluar koalisi?" tanya wartawan.

"Nanti kita lihat setelah APBNP selesai. Mudah-mudahan dia sadar," jawab Ketua Harian DPP Partai Demokrat itu.

Kontrak koalisi

Dalam kontrak koalisi yang disepakati pada 15 Oktober 2009 disebutkan bahwa semua partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, jika ada anggota koalisi yang tidak sepakat, maka hal tersebut diatur dalam butir kelima yang berisi sebagai berikut:

"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."