Rapat Setgab Juga Bahas Sanksi untuk PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyebutkan, semua partai koalisi kecewa dengan sikap penolakan Partai Keadilan Sejahtera terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Syarifuddin mengatakan, sanksi terhadap PKS sudah dibahas dalam rapat Sekretariat Gabungan pada Selasa (11/6/2013) malam.

"(Sanksi PKS) dibahas. Hasilnya kan code of conduct sudah jelas. Makanya, nanti kita lihat perkembangan saja," ujar Syarifuddin, di Kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2013).

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang sanksi tersebut, Syarifuddin tak menjelaskan secara rinci. Ia mengatakan, nasib PKS masih menunggu perkembangan hingga pembahasan APBN selesai di DPR.

"Kalau beda pandangan, ya kita lihat sampai APBN selesai," katanya.

Syarifuddin menegaskan bahwa bentuk sanksi terhadap PKS sebenarnya sudah jelas dalam kontrak partai koalisi. "Semua anggota Setgab kecewa. Kalau kita baca di code of conduct itu sudah jelas," katanya.

Seperti diketahui, semua partai koalisi pemerintahan melakukan pertemuan pada Selasa malam. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Yudhoyono, hadir pula Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

PKS tidak diundang dalam rapat tersebut karena sikap penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah elite partai koalisi juga sudah gerah dengan sikap yang ditunjukkan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS munafik karena bersikap menolak tetapi tetap ingin berada di koalisi.

Apa sanksi untuk PKS?

Dalam kontrak koalisi yang disepakati pada 15 Oktober 2009 disebutkan bahwa seluruh partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, jika ada anggota koalisi yang tidak sepakat, hal tersebut diatur dalam butir kelima yang berisi sebagai berikut:

"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."