Tak Didepak, Bisa Jadi Kursi Menteri PKS Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diundang dalam rapat partai-partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan, Selasa (11/6/2013) malam. Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Arya Budi menilai, tidak diundangnya PKS dalam rapat itu dapat dibaca sebagai sinyal sanksi yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Apa sanksi yang akan diberikan? Menurut dia, kemungkinan besar adalah pencopotan menteri yang diduduki kader PKS.

"Ganjaran pengurangan menteri itu kemungkinannya lebih besar daripada pendepakan PKS dari koalisi," ujar Arya saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Menurut Arya, PKS tidak akan dikeluarkan dari koalisi karena SBY pasti mempertimbangkan bahwa keputusan itu justru akan menguntungkan partai pimpinan Anis Matta itu. PKS, kata Arya, saat ini justru sedang menunggu dikeluarkan dari koalisi untuk mendapatkan simpati dari rakyat.

Jika didepak, PKS akan dianggap sebagai partai yang dizalimi pemerintahan SBY karena membela rakyat menolak kenaikan harga BBM.

"(Pendepakan) itu bisa dikapitalisasi PKS dan itu yang ditunggu karena sebelum Setgab tadi malam yang dihadiri semua ketum partai, PKS dalam rapat sebelumnya justru sengaja tidak hadir," ujar Arya.

Ia mengatakan, keputusan tentang nasib PKS sepenuhnya ada di tangan SBY, bukan parta-partai yang duduk di Setgab. "Jika melihat model sikap SBY sejak 2004, setiap pembangkangan politik koalisi atau ketaatan koalisi ganjarannya hanya sampai pada pengurangan jatah menteri," katanya.

Seperti diketahui, semua partai koalisi pemerintahan melakukan pertemuan pada Selasa (11/6/2013) malam. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain SBY, hadir pula Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Syarief menjelaskan, Setgab memang sengaja tidak mengundang PKS dalam rapat tadi malam. Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk kekecewaan koalisi akan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM meski telah disepakati dalam koalisi.

"Ini salah satu bentuk kekecewaan kami (dengan PKS)," kata Syarief Hasan di JCC, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

Syarief mengatakan, PKS sebagai anggota koalisi diharapkan mendukung suasana strategis untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia secara bersama-sama. Namun, ternyata PKS memiliki pandangan berbeda.

"Kami tentunya sebagai koalisi kecewa," kata Menteri Urusan Koperasi dan UKM itu.

Mengenai sikap Setgab terhadap PKS, Syarief mengatakan belum memutuskannya. "Kami lebih mementingkan menyelamatkan ekonomi Indonesia, kepentingan rakyat. (Tapi) kami tetap kecewa (terhadap PKS)," katanya.