Kompas.com - 11/06/2013, 12:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah kembali mengirimkan tim untuk membantu memproses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk warga negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki dokumen atau sudah habis masa berlakunya di Arab Saudi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, hari Selasa (11/6/2013) ini dikirimkan 30 orang ke Arab Saudi. Sebanyak 10 orang di antaranya berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, tambah Djoko, akan dikirim juga Wakil Menteri Hukum dan Keamanan Denny Indrayana, satu perwira TNI dari Kementerian Pertahanan, serta satu perwira dari Mabes Polri. Denny ditunjuk sebagai pemimpin tim.

"Tim dikirim untuk membantu pelaksanaan proses pendaftaran dan pengambilan dokumen SPLP," kata Djoko saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Jumpa pers digelar menyikapi kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, yang mengakibatkan satu orang tewas. Ikut hadir Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Denny Indrayana.

Djoko mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dari kerusuhan tersebut, diputuskan pemisahan waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen. Hari Selasa-Kamis dikhususkan untuk pendaftaran. Adapun dokumen diambil pada Sabtu-Senin.

Marty mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga korban tewas, yakni Marwah binti Hasan (57). Komunikasi dilakukan dengan keluarga di Arab Saudi dan di Madura, Jawa Timur. Keluarga memilih jenazah dimakamkan di Arab Saudi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Proses pemakaman semua dibiayai perwakilan kita sehingga pihak keluarga tidak terbebani," kata Marty.

Seperti diberitakan, Pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan amnesti terhadap warga negara asing yang tidak memiliki dokumen atau habis masa berlakunya. Dengan demikian, WN yang terdata tidak dikenakan sanksi jika ingin kembali ke negara asal.

Hingga Senin kemarin, sebanyak 48.260 WNI di Arab Saudi yang tercatat mendaftar. Proses pembuatan SPLP akan dilayani hingga 3 Juli 2013.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X