Kompas.com - 11/06/2013, 12:18 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia membantah jika disebut tidak mempersiapkan dengan baik tindak lanjut dari kebijakan amnesti Pemerintah Arab Saudi untuk warga negara lain, termasuk Indonesia. Pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai upaya untuk memproses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang tidak memiliki dokumen ataupun sudah habis masa berlakunya.

"Tidak benar apabila kita tidak mempersiapkan dengan baik proses dari pengampunan ini kepada WNI kita," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Jumpa pers digelar pascakerusuhan di Konsultat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, yang menyebabkan satu orang tewas. Dalam acara ini, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menhuk dan HAM Denny Indrayana.

Djoko mengatakan, sejak dimulai pada 18 Mei, KJRI di Jeddah memberi pelayanan setiap hari. Pemerintah juga terus menambah pegawai untuk memproses SPLP. Sebelum ada kebijakan amnesti, hanya ada 15 orang perwakilan Indonesia di KJRI Jeddah, 70 staf lokal, dan membuka enam loket.

Setelah ada kebijakan amnesti, pemerintah lalu menambah 34 staf dari Jakarta. Ada pula tambahan 80 relawan. Lantaran jumlah pendaftar mencapai ribuan, KJRI di Jeddah menambah jumlah loket hingga 24 loket.

"Pada 7 Juni juga sudah berangkat tim dari Kemenlu, Kemenkumham, Kemenakertras, dan BNP2TKI untuk memonitor pelaksanaan," kata Djoko.

Marty juga mengatakan hal senada. Pihak KJRI di Jeddah, kata dia, sudah bekerja hampir 24 jam setiap hari. Tak hanya menunggu di loket, kata dia, staf KJRI juga mendatangi antrean untuk memproses dokumen sehingga bisa lebih cepat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djoko menambahkan, kerusuhan di KJRI berawal dari isu yang diembuskan bahwa pelayanan akan berakhir pada 9 Juni. Sebelumnya, jumlah pendaftar hanya 5.000-6.000 orang. Namun, pada 9 Juni melonjak hingga 12.000 orang.

"Sehingga terjadi ketidaknyamanan. Kemudian terjadi aksi-aksi yang sangat kita sesalkan bersama karena terjadi di negara lain. Itu bukan pembakaran gedung, tapi pembakaran plastik-plastik," pungkas Djoko.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

    Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

    Nasional
    16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

    16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

    Nasional
    PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

    PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

    Nasional
    IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

    IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

    Nasional
    ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

    ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

    Nasional
    Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

    Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

    Nasional
    Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

    Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

    Nasional
    Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

    Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

    Nasional
    Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

    Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

    Nasional
    Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

    Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

    Nasional
    52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

    52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

    Nasional
    46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

    46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

    Nasional
    Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

    Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

    Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

    Nasional
    Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

    Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X