Keputusan tersebut diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) dalam rapat pleno yang berlangsung pada Minggu (9/6) hingga pukul 00.00.
Dari verifikasi berkas yang dimasukkan ke KPU Jatim, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK), yang mendukung pasangan Khofifah-Herman, ternyata juga mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf, pasangan calon petahana. Uniknya, ketua umum dari kedua partai tersebut mendukung Khofifah-Herman, tetapi sekretaris jenderal justru mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Saat mendaftar, pasangan Khofifah-Herman diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan lima partai nonparlemen, termasuk PPNUI dan PK. Keduanya mengumpulkan 15,55 persen dukungan suara. Namun, dengan hilangnya dukungan PPNUI dan PK, jumlah dukungan menjadi 14,81 persen atau kurang dari 15 persen suara yang dipersyaratkan.
Adapun hilangnya dukungan suara dari kedua partai tersebut justru tidak memengaruhi jumlah dukungan Soekarwo-Saifullah yang sejak mendaftar ke KPU Jatim sudah didukung 32 partai dan mengantongi 70 persen suara.
Saat dihubungi, Senin, Herman mengatakan, sejak awal
Namun, menurut Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, sesuai ketentuan dukungan harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen kecuali jika anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol itu memperbolehkan wakil sekjen mengambil peran sekjen.
”Namun, sebenarnya masih ada masa perbaikan selama tanggal 10-16 Juni ke depan. Kepengurusan partai dapat diubah oleh dewan pimpinan pusat partai,” kata Andry. Apalagi, semua calon gubernur dan wakil gubernur masih harus menjalani tes kesehatan.
Sementara itu, menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan gugatan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batu, Malang, Jatim—yang kalah dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada tahun lalu—sejumlah orang dengan mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Batu mendatangi KPU.
Mereka menanyakan sikap KPU atas putusan PTUN tersebut terhadap hasil pilkada. Dengan mengendarai motor, massa mendesak pilkada ulang digelar di Kota Batu. Dari KPU mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD.