Lurah "Palak" Korban Gusuran, Warga Demo di Kecamatan

KARANGANYAR KOMPAS.com — Tak kurang dari 150 warga Ngasem, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Colomadu di Jalan Adisucipto, Karanganyar, Senin (10/6/2013).

Warga melancarkan protes soal pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Lurah Ngasem, Djoko Slamet Hariadi. Pungli yang dilakukan sejak enam bulan terakhir ini sudah mencapai angka Rp 50 juta.

"Jadi, bermacam-macam Mas, ada yang ditarik lima juta, 10 juta, bahkan 15 juta. Itu ada yang pakai kuitansi dan tidak, total sekitar 50 juta," kata Suwanto, koordinator aksi.

Suwanto menambahkan, alasan adanya pungutan liar tersebut adalah untuk digunakan sebagai dana operasional proyek Jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) yang "menerabas" halaman tiga rumah warga.

Seusai mendapat ganti kerugian, Djoko mendatangi warga yang baru mendapatkan uang dari proyek dan meminta sejumlah uang. "Saat itu, Pak Lurah meminta uang sekitar Rp 30 jutaan kepada tiga warga, yaitu Sridono, Srirahman, dan Sardadi," kata Suwanto.

Aksi protes terpaksa digelar karena laporan warga ke Polsek Cololmadu dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak mendapat tanggapan. Dengan membentangkan poster di depan gerbang masuk kantor kecamatan, warga juga menggelar orasi yang menyuarakan Lurah Djoko harus dipecat.

Suasana semakin memanas saat warga meminta Bupati Karanganyar Rina Iriani untuk datang menemui warga. Penjagaan kepolisian pun diperketat.

Sementara itu, situasi dapat terkendali saat perwakilan Bupati datang dan menggelar mediasi. "Sebelumnya, kita minta maaf, Ibu Bupati sedang berada di Jakarta dan untuk permasalahan Lurah Djoko akan ada surat teguran ketiga kalinya. Selebihnya surat yang akan ditandatangani Bupati akan diserahkan ke warga," kata Suprapto, pejabat Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, saat mediasi dengan warga.

Meskipun menerima keterangan dari perwakilan Bupati, warga akan mengancam mendirikan tenda di kantor kecamatan sambil mengunggu kepastian hukum terhadap kepala desa mereka. "Kita lihat saja besok, kalau tidak ada surat yang sampai, akan kita bangun tenda dan kita demo inspektoratnya," kata Suwanto.