Dukungan Ganda Pilgub Jatim, KPU Diminta Independen

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jatim (AMPJ) mendesak Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk tetap independen menyikapi polemik dukungan ganda partai non-parlemen pada dua pasang cagub-cawagub Jatim. Mereka juga meminta semua pihak tidak gampang mengeluarkan pernyataan yang hanya memperkeruh suasana.

Komandan Laskar Madura, Ismail Marzuki, mewakili AMPJ mengatakan keputusan atas munculnya dukungan ganda itu adalah kewenangan mutlak KPU Jatim. "Pihak luar atas nama apa pun tidak berhak mengintervensi, apalagi sampai menyerang salah satu pasangan calon," ungkapnya, Minggu (9/6/2013) malam.

Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) diketahui mendukung dua pasangan calon yang berbeda untuk Pemilu Gubernur Jawa Timur. Kedua partai ini disebut sama-sama mengusung dua pasangan calon, yaitu pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja.

Koordinator Poros Pemuda Pantura, Hisan Muhammad, dari aliansi yang sama menambahkan bahwa wajar muncul masalah dalam sebuah proses pemilu gubernur. "Biarkan masalah itu diselesaikan lembaga yang memiliki kewenangan yaitu KPU dan Bawaslu, sesuai mekanisme dan peraturan yang ada," jelasnya.

Sebelumnya, Rizal Ramli mengeluarkan surat terbuka yang menyerang pasangan petahana menggunakan kekuatan finansial untuk menjegal pasangan Khofifah-Herman. Dia bahkan mengaku memiliki bukti, dan meminta pasangan ini menghentikan cara-cara yang dianggapnya kotor dalam berpolitik.

Sementara itu, hingga Senin (10/6/2013) dini hari, komisioner KPU Jatim masih menggelar rapat pleno terkait dukungan ganda partai non-parlemen kepada dua dari empat pasang cagub-cawagub Jatim tersebut. Pemilu Gubernur Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.