Pengadilan Militer Diharap Adil

Kompas.com - 07/06/2013, 02:01 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Proses pengadilan kasus penyerbuan dan pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, diharapkan memberi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya menghadirkan keadilan itu adalah dengan mengizinkan saksi hadir lewat telekonferensi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang diadakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Rabu (5/6). Hadir sebagai pembicara Haris Azhar (Kontras), Lili Pintauli (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Rusdiyanto, dan pakar hukum militer Fadillah Agus.

Adanya saksi dalam persidangan kasus 12 tersangka yang semuanya prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD penting untuk mengetahui pembunuhan empat tahanan di LP Cebongan. Namun, Lili mengatakan, ada kendala psikologis berupa rasa takut untuk hadir di persidangan dan kemungkinan akibatnya. Saat ini ada 31 tahanan dan 11 pegawai LP Cebongan yang sudah diperiksa. Beberapa dari mereka akan menjadi saksi. Keinginan para saksi bersaksi lewat telekonferensi telah disampaikan LPSK ke Mahkamah Agung (MA). ”Kita harapkan MA mengizinkan,” kata Lili.

Fadillah menyebutkan, bersaksi lewat telekonferensi pernah dilakukan sebelumnya, seperti dalam kasus Timor Timur atau Abu Bakar Ba’asyir. Institusi yang berhak memberikan izin adalah MA.

Rusdiyanto menekankan pentingnya jaminan perlindungan keamanan. Jaminan ini dibutuhkan tidak saja selama persidangan dan tidak hanya untuk para saksi, tetapi setelah sidang dan untuk keluarga korban.

Rusdiyanto juga menyoroti pertanggungjawaban Polri. Salah satu kejanggalan kasus penyerbuan LP Cebongan adalah kurang dari 24 jam tahanan dipindahkan dari Polda ke Cebongan. Padahal, praktik yang biasa dilakukan adalah menunggu sampai tersangka selesai disidik dan dilimpahkan ke kejaksaan. Alasan Polda bahwa ruang tahanan sedang direnovasi tidak bisa diterima.

Butuh terobosan

Fadillah menyatakan, sudah ada kemajuan penting dalam proses hukum yang dilakukan di peradilan militer. Namun, masih dibutuhkan beberapa terobosan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa militer bukan kelas khusus dalam masyarakat.

Terobosan yang diharapkan misalnya oditur militer menerima masukan masyarakat sipil. Fadillah mencontohkan, ada versi investigasi dari Komnas HAM dan Kontras. Fakta ini diharapkan juga dipertimbangan hakim dan oditur militer. Jumlah tersangka, misalnya, berbeda, yaitu 17 orang.

Menurut dia, terobosan bisa dilakukan dengan merevisi UU Peradilan Militer. Sebelum itu, terobosan menggunakan masukan dari masyarakat sipil bisa dilakukan. (EDN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.