Kompas.com - 06/06/2013, 10:29 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mempersiapkan sarana telekonferensi untuk para saksi kasus pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Persiapan itu tetap dilakukan meski Ketua Muda Peradilan Militer Mahkamah Agung belum mengeluarkan izin untuk memberikan kesaksian di luar ruang persidangan militer.

"Alat untuk mempersiapkan itu telah dimulai dan sembari menunggu izin MA, LPSK telah melaksanakan teknis terkait kesiapan sarana tersebut," ujar anggota LPSK, Lili Pintauli, melalui pesan singkat, Kamis (6/6/2013).

Lili mengatakan, beberapa bulan lalu, LPSK telah mengajukan surat permohonan pada Ketua Muda Peradilan Militer MA agar saksi dapat memberi keterangan melalui media elektronik. Alasannya, para saksi masih trauma dengan pembunuhan sadis yang disaksikan langsung di dalam sel. Begitu pula 11 petugas lapas yang dianiaya oleh para pelaku.

"Sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang 13/2006, saksi karena dalam ketakutan dan merasa terancam atas izin hakim dapat memberi keterangan tidak di depan persidangan," terang Lili.

Hingga kini, para saksi masih mendapatkan perlindungan LPSK, baik fisik maupun psikis. Dengan telekonferensi, mereka diharapkan dapat memberi kesaksian lebih terbuka dan tanpa tekanan. Para saksi terdiri dari 31 tahanan dan 11 petugas lapas. Mereka akan bersaksi untuk 12 anggota Kopassus yang menjadi tersangka pembunuhan empat tahanan Lapas Cebongan. Sidang di peradilan militer itu rencananya akan digelar bulan Juni ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hukum Poligami di Indonesia

    Hukum Poligami di Indonesia

    Nasional
    Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

    Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

    Nasional
    Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

    Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

    Nasional
    Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

    Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

    Nasional
    Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

    Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

    Nasional
    Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

    Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

    Nasional
    Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

    Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

    Nasional
    BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

    BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

    Nasional
    BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

    BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

    Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

    Nasional
    Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

    Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

    Nasional
    Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

    Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

    Nasional
    Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

    Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

    Nasional
    Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

    Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.