Kompas.com - 05/06/2013, 19:03 WIB
|
EditorFarid Assifa

MAGELANG, KOMPAS.com - Joko Prasetyo kembali didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Magelang oleh Lingkar Advokasi untuk Perempuan (Link-AP) Jaringan Jawa Tengah-DIY. Mereka melakukan aksi damai di halaman depan Pemerintah Kota Magelang dan depan gedung DPRD setempat, Rabu (5/6/2013).

"Joko Mundur sekarang juga! Pecat Joko sekarang juga!" teriak peserta aksi serempak. Sebelum sampai di halaman depan kantor pemkot, peserta aksi yang mencapai puluhan orang itu melakukan orasi di Jalan Sarwo Edi Wibowo. Setelah itu, mereka melakukan long march sambil membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi kecaman terhadap kekerasan pada wanita, menuju gedung DPRD Kota Magelang yang tidak jauh dari kantor pemkot.

Sayangnya, keinginan mereka untuk menemui Ketua DPRD Hasan Suryoyudho tidak terwujud. Lantaran beberapa anggota DPRD termasuk ketua kabarnya sedang pergi ke Kalimantan. Kendati demikian, perwakilan aktivis Link-AP masih dapat ditemui oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kholiq Abidin, Wakil Ketua BK Budi Prayitno dan anggota BK Ali Imron di ruang sidang. Pada kesempatan tersebut mereka menagih janji DPRD yang akan mengambil sikap setelah adanya putusan dari pengadilan terhadap Joko Prasetyo.

Koordinator Link-AP Regional Jawa Tengah dan DIY, Waryatun mengatakan, berdasarkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang, Joko Prasetyo dihukum satu bulan 15 hari penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Putusan itu sudah layak untuk dilakukan pemakzulan. Tetap hingga saat ini, menurut Wariyatun, tidak ada kejelasan sikap dari DPRD sebagai lembaga yang berwenang.

"Anggota dewan yang terhormat pernah berjanji kepada kami ketika audiensi pertama pada 23 Januari 2013 lalu, bahwa akan segera mengambil sikap jika Joko Prasetyo divonis bersalah. Tapi sekarang mana langkah kongkrit dewan? Padahal Joko Prasetyo telah divonis bersalah oleh pengadilan, walaupun saat ini Joko Prasetyo sedang mengajukan banding," tegas Wariyatun.

Untuk memperkuat buktinya, Wariyatun bahkan membawa bukti rekaman dan transkip saat melakukan audiensi dengan ketua DPRD pada 23 Januari lalu. Wuriyatun juga menyayangkan sikap DPRD yang terkesan menyepelekan aksi mereka membela korban kekerasan. Hal itu terbukti dari beberapa penolakan permintaan audiensi sejak 3 Juni 2013 lalu. Menurut Wariyatun, alasan penolakan disebabkan sejumlah anggota dewan sedang dan akan melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

"Sebetulnya kami sudah memohon audiensi pada 3 Juni 2013 lalu. Tetapi anggota tidak bisa lantaran akan kunjungan kerja. Waktu itu kami dapat menerima alasan tersebut. Kemudian waktu audiensi diganti pada hari ini. Tapi audiensi hari ini pun sempat akan digagalkan lagi oleh anggota dewan, lagi-lagi dengan alasan akan kunjungan kerja keluar daerah," tegasnya.

Dia menilai alasan tersebut tidak masuk akal. Secara kelembagaan, program kunjungan kerja semestinya sudah direncanakan jauh-jauh hari sehinngga tidak mendadak. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa DPRD Kota Magelang tidak mempunyai perencanaan yang baik secara organisasi. Apalagi program tersebut juga menyangkut uang rakyat.

Menurutnya, hal Ini mengindikasikan bahwa anggota dewan yang terhormat tidak serius menangangi kasus kekerasan yang melibatkan Joko Prasetyo Wakil Wali Kota Magelang terhadap istrinya, Siti Rubaidah. Dalam kasus Bupati Garut Aceng Fikri, Aceng hanya melakukan pelanggaran etika, namun DPRD setempat langsung bersikap. Sementara yang terjadi terhadap Wawali Magelang, selain telah melakukan pelanggaran etika juga melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

"Joko Prasetyo selain melanggar Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, juga telah melanggar Perda Kota Magelang Nomor 11 tahun 2012 dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.