Pulau Marampit, Pulau Terluar NKRI yang Minim Fasilitas

MANADO, KOMPAS.com - Menyandang status beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menjadikan Pulau Marampit lebih istimewa. Justru kondisi sebaliknya dirasakan oleh lebih dari 1.000 penduduk yang mendiami pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara ini.

"Kehidupan di sini memprihatinkan, berbagai sarana dan prasaran sangat minim," ujar Rychter Taengetan, aktivis lingkungan asal Talaud yang menyambangi Marampit, Rabu (5/6/2013).

Susahnya akses ke pulau-pulau lain, terutama ke ibu kota kabupaten menjadi keluhan utama warga Marampit. Warga hanya bisa pasrah jika tak ada kapal, sekalipun dalam kondisi mendesak. "Kalaupun ada, kapal perintis yang datang tidak menentu jadwalnya. Alhasil penduduk di sini seringkali mempertaruhkan nyawanya dengan perahu motor tempel menantang ombak yang cukup besar," tambah Richter.

Begitu pula, kesulitan komunikasi menjadi sebuah persoalan yang sangat terasa di Marampit. Tidak ada jaringan telepon, sehingga warga di Marampit seperti tertutup komunikasi dengan dunia luar.

Demikian pula dengan tenaga kesehatan hampir tidak ada. "Puskesmas yang dibangun pun terlihat kosong dan mulai rusak," ujar Rychter.

Pulau Marampit mempunyai luas 14,99 kilometer persegi. Terdapat beberapa desa di Pulau Marampit dengan warganya bermata pencarian sebagai nelayan dan petani.

Pulau Marampit merupakan satu dari titik terluar koordinat laut Sulawesi yang berbatasan dengan negara luar. Jarak pulau Marampit ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi utara sekitar 259 mil, sementara ke Filipina hanya 78 mil.

Sebagai pulau terluar, di Marampit terdapat petugas keamanan yang menjaga pulau tersebut dari potensi ancaman musuh. Namun sayang keberadaan prajurit pengamanan perbatasan negara tersebut tidak ditunjang dengan fasilitas memadai.

Hal itu terlihat dari kecilnya pos pengamanan, sehingga membuat para prajurit harus membagi ruang kerja dengan tempat tidur. Bahkan anggota pasukan Marinir yang bertugas di sana harus tidur beralas di lantai Kantor Desa Marampit Timur, karena pos pengamanan mereka telah rusak.

"Entah sampai kapan warga di pulau-pulau terluar ini terus hidup dalam kondisi memprihatinkan," keluh Ryhcter.