Kompas.com - 04/06/2013, 05:11 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko berjanji akan mempertanggungjawabkan pengelolaan TNI AD yang transparan kepada seluruh prajuritnya. Ia berharap prajurit percaya pada sistem yang berjalan. Hal ini disampaikan KSAD Jenderal Moeldoko saat memimpin Laporan Korps Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Wakasad kepada Letjen TNI Muhamad Munir di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (3/6/2013).  

Moeldoko mengatakan, ia berharap TNI AD berjalan dengan sehat. Semua prajurit percaya dengan sistem yang telah berjalan. Sebab, jika hal itu terjadi, sesungguhnya TNI AD akan berjalan secara dinamis, berjalan dengan cepat, dan sangat responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Bila sebagian kecil, apalagi sebagian besar prajurit TNI AD tidak percaya dengan sistem yang berjalan dan dijalankan, tegas dia, hal itu adalah sebuah ancaman.  

"Saya dengan Letjen TNI M Munir akan mengelola TNI AD secara serius, sungguh-sungguh, akuntabel, transparan, dan semua akan saya pertanggungjawabkan kepada seluruh prajurit TNI AD," ujar Moeldoko di akhir sambutannya. Menurut Moeldoko, dinamika organisasi TNI AD harus tinggi. Pertama, pada tahun ini, intensitas situasi politik meningkat karena Indonesia akan memasuki tahun politik sehingga TNI AD harus memiliki respons yang sangat tinggi terhadap situasi tersebut. Kedua, lanjut Moeldoko, pada September tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan APEC di Bali sehingga TNI AD harus menyiapkan pasukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, perkembangan situasi politik, baik yang terjadi di Aceh maupun di Papua, juga memerlukan respons TNI AD.  

KSAD menyampaikan pula bahwa setiap kebijakan TNI AD perlu sinergitas pemikiran dari para perwira seluruhnya. Proses pengambilan keputusan tidak akan tiba-tiba keluar dari KSAD. Proses pengambilan keputusan yang berjalan di TNI AD bersifat bottom up dan top down.  

Proses ini, menurut Moeldoko, harus dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kebijakan yang lahir secara serta-merta. Kebijakan yang lahir akan mempertimbangkan berbagai aspek, yakni aspek pembinaan satuan, aspek pembinaan teritorial, dan aspek-aspek lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaduh soal 'Pemimpin Berambut Putih', Jokowi Bisa Dinilai 'Offside' karena Tak Patuhi Megawati

Gaduh soal "Pemimpin Berambut Putih", Jokowi Bisa Dinilai "Offside" karena Tak Patuhi Megawati

Nasional
Kabaharkam Sebut Pencarian Korban Helikopter Polri yang Hilang Kontak Difokuskan di Perairan Manggar

Kabaharkam Sebut Pencarian Korban Helikopter Polri yang Hilang Kontak Difokuskan di Perairan Manggar

Nasional
Bharada E Disemangati 'Eliezer Angles' saat Tiba di Ruang Sidang PN Jaksel

Bharada E Disemangati "Eliezer Angles" saat Tiba di Ruang Sidang PN Jaksel

Nasional
GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

Nasional
Jaksa KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna Jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Jaksa KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna Jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Kontingen ASEAN Paragames Raih 425 Medali, Jokowi Beri Bonus Rp 309 Miliar

Kontingen ASEAN Paragames Raih 425 Medali, Jokowi Beri Bonus Rp 309 Miliar

Nasional
Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Nasional
Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Nasional
Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

Nasional
Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Nasional
Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Nasional
“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

Nasional
Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.