Alex Dicecar soal Infrastruktur

PALEMBANG, KOMPAS - Debat kandidat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Selatan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Sumsel untuk kedua kalinya di Palembang, Sumsel, berlangsung panas. Setiap calon mengkritik program rivalnya.

Sorak-sorai 200 pendukung masing-masing calon ikut menyemarakkan acara itu.

Perdebatan sengit terjadi antara calon petahana Alex Noerdin dan Eddy Santana Putra yang menjabat Wali Kota Palembang dua periode. Perdebatan memanas mengenai kondisi infrastruktur transportasi, termasuk jalan. Pembangunan ekonomi di Palembang dan Sumsel ikut dipersoalkan.

Perdebatan juga memanas antara Herman Deru yang menjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Iskandar Hasan (mantan Kepala Polda Sumsel). Perdebatan berkisar penanganan kriminalitas di Ogan Komering Ulu Timur. Iskandar juga ditanya soal kemampuannya mengenai masalah pertanian.

Debat kandidat yang kedua ini menutup masa kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel sekaligus mengawali masa tenang tiga hari ke depan.

Mengakhiri masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel menerima 131 laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye. Namun, baru 41 laporan dan temuan diproses untuk klarifikasi.

Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan, sebanyak 23 dugaan pelanggaran dinyatakan kedaluwarsa karena dilaporkan lebih dari tujuh hari dari kejadian. Akibatnya, laporan-laporan itu tak dilakukan proses klarifikasi. ”Sampai saat ini belum ada laporan yang dinyatakan sebagai pelanggaran karena masih dalam kajian,” katanya, Minggu (2/6).

Dugaan pelanggaran kampanye terbanyak diterima dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Palembang, yakni sebanyak 58 laporan dan 3 temuan. Sebagian laporan berasal dari tim advokasi pasangan Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto mengenai dugaan kubu petahana Alex Noerdin-Herman Deru menggunakan dana APBD untuk alat kampanye.

Melalui penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, kubu Alex Noerdin-Herman Deru menyangkal dugaan itu. Kubu nomor empat itu juga telah memberi klarifikasi ke Bawaslu.

Divisi Pengawasan Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, temuan juga ditemukan pada penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. ”Salah satunya penggunaan mobil dinas oleh salah satu calon,” katanya.

Sementara itu, tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus, M Tamzil-Asyrofi, mengancam memidanakan KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena KPU Kudus dinilai membiarkan terjadinya penggelembungan dan penghilangan suara.

Hal itu mengemuka dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus 2013 di kantor KPU Kabupaten Kudus, Minggu. Dalam acara itu, KPU Kudus menetapkan Musthofa-Abdul Hamid sebagai calon bupati dan wakil bupati Kudus peraih suara terbanyak. (IRE/HEN)