Guru-Kepala Sekolah Berkonflik, 338 Siswa SD Telantar

KENDARI, KOMPAS.com — Aksi mogok sejumlah guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, berlanjut. Dewan Guru tetap bersikeras menolak kepemimpinan Hj Rosmiati, SPd sebagai Kepala Sekolah. Pasalnya, sang Kasek dinilai otoriter dan tidak menjunjung tinggi kode etik sebagai pengajar di sekolah.

Akibatnya, 338 siswa SDN Doule tidak bisa belajar secara baik di sekolah. Salah seorang guru yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan, aksi mogok itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perilaku kepala sekolahnya, yang dinilai merendahkan martabat guru.

"Jika ada sampah di halaman sekolah, sang kepala sekolah selalu menyuruh siswa untuk menyuruh gurunya memungut sampah. Ini sama saja dengan guru dipermalukan di depan siswa," kata salah seorang guru, Minggu (2/6/2013).

Ketua Komite SDN Doule, La Ode Gurumbi, MPd, mengaku sudah menerima pernyataan tertulis para guru mengenai alasan penolakan Hj Rosmiati sebagai Kasek SDN Doule. Bahkan, banyak orangtua murid yang memberikan tanda tangan meminta Bupati Bombana untuk segera mengganti kepala sekolah tersebut, demi keberlanjutan proses belajar mengajar disekolah.

"Saya sudah menanggapi keresahan orangtua murid dengan melayangkan surat resmi dari komite sekolah kepada bupati agar segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini sangat merugikan para siswa," kata La Ode Gurumbi.

Pihaknya sudah melayangkan surat ke Bupati Bombana sejak pekan lalu. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan. "Surat dari komite sekolah ini juga mengacu pada pernyataan sikap puluhan orangtua siswa yang minta Kasek SDN Doule untuk diganti. Agar proses belajar tetap berjalan baik," katanya.

Dia menambahkan bahwa aksi mogok mengajar para guru sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir. DIhubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bombana, Andi Syarifuddin, SH, mengaku, pihaknya sudah menerima pengaduan para guru dan komite sekolah. Namun, Andi Syarifuddin mengaku, pengaduan para guru itu tidak mendasar dan tidak dapat dijadikan rujukan untuk melakukan mutasi kepala sekolah.

"Kalau guru-guru tidak suka sama kepala sekolah, seharusnya jangan mogok mengajar karena tidak ada hubungannya," kata Andi Syarifuddin.