Warga Syiah Sampang Minta Pemerintah Kembalikan Hartanya

SAMPANG, KOMPAS.com - Tragedi pengusiran warga Syiah Sampang, Jawa Timur dari kampung halamannya di Desa Bluuran, Kecamatan Omben dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Karang Penang, akhir Agustus 2012 lalu, masih menyimpan trauma. Mereka banyak kehilangan harta kekayaannya. Rumah mereka dibakar, ternak mereka dicuri, pertanian mereka dibabat habis dan kebebasan mereka dikekang.

Oleh karena itu, 167 penganut Syiah yang saat ini tinggal di pengungsian di gedung tenis indoor menuntut kepada pemerintah, agar kekayaan mereka dikembalikan.

Jamali (50), warga Syiah asal Desa Bluuran mengatakan, surat-surat tanahnya sudah hilang diambil orang yang tidak bertanggung jawab, serta ada yang terbakar saat kejadian pengusiran pada Agustus 2012 lalu.

"Sama sekali surat-surat tanah kami tidak ada. Pemerintah seharusnya membantu kami untuk mendapatkan surat-surat berharga itu kembali," terangnya, saat ditemui di pengungsian, Sabtu (1/6/2013).

Hal senada dikatakan Suprani (45), warga Desa Karang Gayam. Surat-surat tanahnya kini entah kemana. Saat kejadian pengusiran dulu, dirinya tidak sempat menyelamatkannya karena keburu dievakuasi oleh Brimob Polda Jawa Timur, menuju pengungsian.

"Kami khawatir kalau surat-surat tanah kami tidak dipegang kami. Khawatir ada pengalihan kepemilikan dengan cara tidak sah," kata Suprani.

Sementara itu Iklil Al Milal, pimpinan Syiah Sampang mengatakan, kerugian akibat kejadian pengusiran warga Syiah sudah tidak terhitung. Rumah-rumah warga Syiah saat ini sudah tidak berpenghuni dan perlahan mengalami kerusakan. Apalagi pesantren kakak kandungnya, Tajul Muluk, yang menjadi sasaran utama kemarahan warga anti Syiah dengan cara dibakar.

"Membangun kembali rumah-rumah yang sudah habis terbakar dan sudah rusak membutuhkan waktu lama. Apalagi kami tidak diberikan kebebasan untuk bekerja di kampung halaman," ungkap Iklil.

Sementara itu, pemerintah seakan-akan tutup mata dengan kondisi seperti itu. Bahkan pemerintah menawarkan solusi transmigrasi. Tawaran itu menurut Iklil dinilai sebagai bentuk pengusiran secara halus. Sebab transmigrasi bisa dilakukan jika di kampung halamannya sudah tidak ada lahan produktif untuk dikelola dan sudah tidak ada pekerjaan.

"Secara tidak langsung, tramsmigrasi adalah pengusiran secara halus. Kami tidak tahu akan dijadikan apa tanah kami kalau memang niat pemerintah itu diwujudkan," keluhnya.