Kompas.com - 29/05/2013, 08:41 WIB
|
EditorKistyarini

MAGELANG, KOMPAS.com — Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menilai pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Magelang pada 26 Mei 2013 lalu kurang maksimal.

Penilaian itu berdasarkan pantauan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di tujuh kecamatan di kabupaten tersebut. "Menurut pengamatan kami, tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 50-60 persen dari total pemilih di Kabupaten Magelang," ujar Wardoyo, Divisi Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Panwaslu Kabupaten Magelang, Selasa (28/5/2013).

Beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya minat pemilih antara lain karena sosialisasi pelaksanaan pilgub yang dianggap masih kurang.

"Hal itu juga berakibat pada saat pelaksanaan perhitungan suara, banyak petugas di TPPS yang keliru memasukkan form yang harusnya diserahkan bagi saksi, namun malah ikut diserahkan ke PPS berbarengan dengan penyerahan kotak suara," ungkapnya.

Selain itu, kata Wardoyo, kebijakan KPU Kabupaten Magelang yang menggabungkan TPS hanya dengan alasan berdekatan juga disinyalir menjadi penyebab minimnya minat pemilih.

"Harusnya merger TPS ini berdasarkan pertimbangan sosiologis dan geografis. KPU Jangan hanya mempertimbangkan geografis serta jumlah angka pemilih," ujarnya.

Dijelaskan Wardoyo, faktor sosiologis, itu dapat diartikan sebagai warga yang saat pemilihan gubernur pada lima tahun silam terdaftar di TPS "A" dan kini TPS "A" tersebut sudah digabung dengan TPS "B", maka pemilih tidak lagi berminat untuk mencoblos.

"Jarak antar-TPS dan permukiman penduduk ini memengaruhi minat para pemilih," tandasnya.

Pihaknya mengingatkan KPU untuk tidak terlalu sering melanggar peraturan KPU yang telah dibuat. Salah contoh dia menyebut bahwa terkait surat mandat yang diberikan ke saksi harusnya sudah beres pada H-1 pelaksanaan pilgub. Namun, KPU malah mengeluarkan mandat pas hari H pelaksanaan berlangsung.

"Harusnya aturan tidak ditawar. Ini menjadi preseden buruk," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Majidun mengaku telah melakukan sosialisasi kepada para pemilih. Sosialisasi dilakukan di tingkat dusun, desa, kecamatan hingga ke kabupaten, baik dengan cara siaran radio, pembagian kalender, leaflet, maupun gantungan kunci.

"Kami juga sudah sosialisasi melalui tatap muka, di pasar-pasar tradisional, kepada ormas, paguyuban, kelompok profesi," imbuh Majidun.

Dia mengklaim bahwa pendirian ataupun penggabungan TPS sudah memperhatikan beberapa hal, di antaranya maksimal pemilih di satu TPS berjumlah 580 pemilih. "Kami juga memperhatikan jarak dan akses jalan bagi pemilih, kesamaan geopolitik, dan seterusnya," ungkap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.