Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perluas Tanggungan Dampak Lumpur Lapindo

Kompas.com - 27/05/2013, 14:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan memperluas tanggungan daerah yang terkena dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Alasannya, sebagai langkah antisipasi lantaran semburan lumpur panas masih terus terjadi.

"Luasnya perlu kita antisipasi atas hal-hal yang tidak kita inginkan karena semburan masih terus ada," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Hanya saja, Agung belum mau mengungkap berapa besaran dana yang diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013 untuk menangani lumpur Lapindo. Hanya saja, kata dia, ada peningkatan anggaran dibanding yang ditetapkan dalam APBN 2013.

"Jumlah pastinya saya belum bisa katakan. Itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sekitar supaya tidak mengalami penurunan kualitas hidup," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Ketika ditanya mengapa baru sekarang perluasan tanggungan pemerintah dilakukan, Agung mengatakan, sebenarnya sudah lama ingin diajukan. Namun, kata dia, baru sekarang bisa dilaksanakan. Nantinya, tanah tersebut menjadi aset negara.

Kenapa tidak Lapindo saja yang bayar?, "Tidak bisa karena itu sudah di luar areal yang tidak ditanggung perusahaan," jawab Agung.

Peta terdampak tidak bisa diubah?," Enggak bisa," katanya.

Seperti diberitakan, dalam Undang-Undang APBN 2013 , di Pasal 9 diatur alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 digunakan untuk peluasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak di tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, untuk sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yakni kelurahan Siring, Jatirejo, dan Mindi.

Anggaran juga digunakan untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta terdampak pada 65 RT. Dianggarkan juga dana sebesar Rp 155 miliar untuk penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar tanggul.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat meyinggung soal tunggakan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanah warga oleh PT Minarak Lapindo sebesar Rp 800 miliar. Dijanjikan, pembayaran akan diselesaikan akhir tahun 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com