Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tidak Pernah Harmonis dengan Demokrat

Kompas.com - 26/05/2013, 13:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk keluar dari partai koalisi pendukung pemerintah hanya sekadar "gertak sambal". Menurutnya, wacana PKS untuk keluar koalisi saat ini sudah terlambat.

Boni mengatakan, akan lebih strategis apabila PKS memutuskan untuk keluar dari koalisi sejak pertama kali menyadari ada ketidaksepahaman. Menurutnya, PKS sudah lama berkonflik dengan Partai Demokrat, tetapi sengaja ditutupi dengan alasan tertentu.

"Mestinya ketika benih konflik itu terlihat, dia (PKS) keluar dari koalisi dan mengambil peran sebagai oposisi," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).

Menurut Boni, alasan PKS dan Demokrat menutupi konfliknya adalah karena kepentingan politik. Di satu sisi PKS membutuhkan sumber daya politik di suatu jabatan, dan di sisi lain Demokrat juga membutuhkan dukungan partai koalisi, termasuk PKS.

"PKS tidak pernah harmonis dengan Demokrat, tapi saya pikir (keluar koalisi) hanya gertakan sambal yang tidak menarik dan tepat konteks karena sudah terlambat," ujarnya.

Seperti diberitakan, wacana PKS untuk keluar dari partai koalisi pendukung pemerintah kembali menggelinding. Salah satu pemicunya adalah karena PKS merasa tak pernah digubris saat memberikan ide dan pemerintah dituding ingin meraup untung sendiri.

Sejumlah petinggi PKS mengaku belum fokus membahas wacana tersebut. Saat ini PKS memilih fokus membahas isu-isu terkini, seperti politik, ekonomi, dan isu-isu sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com