Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Tenaga Penyuluh Perikanan Minim

Kompas.com - 22/05/2013, 13:40 WIB
Harry Susilo

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, Indonesia justru kekurangan tenaga penyuluh perikanan.

Jumlah penyuluh yang ada saat ini masih minim tidak sebanding dengan sebaran wilayah yang berpotensi.

Padahal, penyuluh berperan penting untuk mendampingi pembudidaya dan nelayan di daerah.

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan Herman Suherman mengungkapkan, terdapat sekitar 10.000 penyuluh perikanan di Indonesia yang  terdiri dari 3.320 penyuluh berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 1.400 penyuluh perikanan tenaga kontrak, dan 5.280 penyuluh swadaya dan swasta.

Herman mengakui, jumlah penyuluh saat ini juga masih kurang. Idealnya penyuluh perikanan sebanyak 15.350 orang sampai tahun 2017 yang didasarkan sebaran jumlah kecamatan dengan potensi perikanan, baik itu budidaya, pengolahan, garam, maupun perikanan tangkap.

"Dalam satu kecamatan potensial seharusnya ada tiga penyuluh. Satu penyuluh bertanggung jawab terhadap 15 kelompok," ujar Herman di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/5/2013).

Apalagi, menurut Herman, jumlah penyuluh yang berkompeten hanya sekitar 30 persen yang kebanyakan merupakan PNS dari 10.000 penyuluh tersebut.

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh, KKP mengadakan sejumlah pelatihan, magang, dan merekrut penyuluh dari pembudidaya yang berhasil.     

Daerah yang saat ini masih sangat kekurangan penyuluh terdapat di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi.

Padahal daerah ini memiliki potensi perikanan tangkap dan sumber daya laut yang luar biasa. Kendala dari penambahan jumlah penyuluh adalah keterbatasan anggaran untuk rekrutmen.    

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, persoalan utama perikanan saat ini bukan sekadar minimnya kompetensi dan kurangnya jumlah penyuluh.

Namun, masih banyak daerah yang belum membentuk kelembagaan penyuluh dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Ego pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Seharusnya persoalan penyuluh bisa diatasi jika ada koordinasi," kata Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com