Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Sosial Tidak Terjawab

Kompas.com - 22/05/2013, 02:57 WIB

AMBON, KOMPAS - Lima calon gubernur/wakil gubernur Maluku yang hendak bertarung dalam pemilu kepala daerah 11 Juni 2013 dinilai belum mampu memberi solusi atas berbagai persoalan di provinsi tersebut. Salah satu masalah menonjol adalah konflik sosial di samping kemiskinan.

”Jawaban para calon saat Uji Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Maluku masih normatif,” ujar peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramowardhani, yang tampil sebagai moderator dalam Uji Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Maluku, di Kampus Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Maluku, Selasa (21/5).

Uji kandidat tersebut digelar Unpatti. Hampir semua calon ikut serta kecuali calon gubernur Jacobus Puttileihalat dan Abdullah Vanath. Kedua calon ini hanya diwakili calon wakil gubernurnya, yaitu Arifin Tapi Oyihoe yang merupakan pasangan dari Jacobus Puttileihalat dan Marthin Jonas Maspaitella, pasangan dari Abdullah Vanath.

Tiga pasangan calon lainnya hadir, yakni Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa, Herman Koedoeboen-Daud Sangadji, dan Said Assagaff-Zeth Sahuburua.

”Waktu yang disediakan bagi setiap calon saat uji publik memang terbatas. Namun, seharusnya setiap pasangan calon bisa memanfaatkan waktu yang terbatas itu untuk lebih fokus memaparkan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam penyelesaian sejumlah masalah di Maluku,” papar Jaleswari.

Dengan adanya penjelasan solusi atas sejumlah masalah di Maluku, pemilih kemudian bisa mengukur program dari calon mana yang terbaik untuk Maluku. Tak sebatas itu, saat sudah terpilih, pemilih bisa menilai kembali apakah program-program yang dipaparkan para calon itu terealisasi atau tidak.

Saat uji kandidat, setiap pasangan hanya diberi kesempatan dua menit untuk menjelaskan solusi atas sejumlah masalah di Maluku. Misalnya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kerukunan antarumat beragama untuk mencegah konflik sosial tahun 1999 terulang.

Dalam masalah kemiskinan, misalnya, semua calon berjanji akan menyejahterakan rakyat. Namun, bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan belum ada solusi konkret para calon.

Hingga 2012, Maluku masih menduduki peringkat ketiga termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin 20,76 persen dari total penduduk.

Sosiolog dari Unpatti, Tony Pariella, menilai, keterbatasan waktu menjadi kendala untuk menggali lebih jauh program para calon dalam mengatasi masalah di Maluku sehingga jawaban para calon normatif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com