Taiwan Hapus Batas Area Operasi Nelayan

TAIPEI, KOMPAS - Pemerintah Taiwan memutuskan menghapus batas wilayah operasi nelayan di kawasan perairan sebelah selatan negeri itu. Dengan penghapusan batas tersebut, kapal-kapal nelayan, angkatan laut, dan penjaga pantai Taiwan bisa beroperasi lebih jauh ke selatan atau makin mendekati Filipina.

Demikian diwartakan surat kabar Taiwan, The China Post, Selasa (21/5), seperti dilaporkan wartawan Kompas, A Joice Tauris Santi, dari Taipei, Taiwan.

Keputusan tersebut diduga akan meningkatkan ketegangan dengan Filipina setelah insiden penembakan seorang nelayan Taiwan oleh pasukan penjaga pantai Filipina, dua pekan lalu.

Selama ini, perbatasan Filipina dan Taiwan di kawasan perairan Selat Bashi itu masih menjadi sengketa kedua pihak. Setiap pihak mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif mereka secara penuh hingga 200 mil laut (370,4 kilometer) dari garis pantai masing-masing.

Padahal, lebar selat yang memisahkan ujung paling selatan pulau utama Taiwan dan ujung paling utara Pulau Luzon di Filipina hanya sekitar 363 kilometer.

Pemerintah Taiwan selama ini menetapkan batas perlindungan operasi nelayan mereka pada garis koordinat 20 derajat Lintang Utara, yang terletak sekitar 210 kilometer sebelah selatan Pulau Taiwan. Dengan penghapusan batas tersebut, kapal-kapal Taiwan akan beroperasi lebih jauh ke selatan.

Setelah insiden penembakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Perikanan Taiwan langsung membahas revisi prosedur perlindungan perikanan.

Hal itu dilakukan agar Taiwan memiliki posisi awal yang sama dengan Filipina dalam menegosiasikan kemungkinan perjanjian perikanan di antara kedua pihak.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Anna Kao, menambahkan, perundingan sektor perikanan adalah satu dari empat tuntutan yang disampaikan Pemerintah Taiwan kepada Manila pasca-insiden penembakan itu.

Menurut Kao, pihaknya ingin menentukan batas-batas prosedur operasi antara nelayan Taiwan dan Filipina.

Begitu keputusan penghapusan batas operasi itu diumumkan, empat kapal nelayan Taiwan dilaporkan langsung melanggar garis batas itu dan beroperasi lebih jauh ke selatan, Senin.

Selain itu, ada juga tiga kapal lagi yang beroperasi lebih mendekati Kepulauan Batanes dan Babuyan di wilayah Filipina.

Dari Manila dikabarkan, Presiden Benigno Aquino III belum berencana mengirim utusan baru ke Taiwan. Sebelumnya, Filipina mengutus Kepala Pusat Ekonomi dan Kebudayaan Manila Amadeo Perez, ke Taiwan, tetapi Kemlu Taiwan menolak bertemu dengan Perez.

Pihak Taiwan beranggapan, Perez tak memiliki otoritas cukup dari Pemerintah Filipina.

Cara sendiri

Pemerintah AS yakin negara- negara anggota ASEAN akan menemukan cara sendiri dalam menangani sejumlah sengketa yang terjadi, termasuk krisis di Selat Bashi dan sengketa di Laut China Selatan.

Pendapat itu dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Politik Wendy R Sherman, Selasa, dalam jumpa pers seusai diskusi tentang kebijakan luar negeri AS di Asia yang digelar di Pusat Kebudayaan AS @america di Jakarta.

Sherman, yang sedang melawat ke beberapa negara Asia sepanjang pekan ini, menambahkan, Pemerintah AS menganggap hal terpenting di kawasan Laut China Selatan adalah jaminan kebebasan navigasi bagi semua negara yang punya kepentingan di perairan itu.

”Pembentukan Kode Tata Berperilaku (di Laut China Selatan) pasti butuh waktu. Selama proses itu berlangsung, kami berpendapat, setiap sengketa yang ada harus diselesaikan antarnegara bersengketa (secara bilateral). Mereka harus mampu menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa sendiri,” ujar Sherman. (DWA)