Kompas.com - 13/05/2013, 13:52 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie yang menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprotes sejumlah fraksi pada Senin (13/5/2013) pagi ini.

Protes setidaknya dilontarkan tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Maruara Sirait, Fraksi PKS diwakili Ansory Siregar, dan Fraksi Partai Hanura diwakili Erik Satya Wardhana. Ketiganya meminta Marzuki menarik isi pidato pada halaman 13 itu.

Mereka menilai pidato Marzuki seolah menyimpulkan DPR sudah sepakat atas wacana kenaikan harga BBM yang kini tengah digodok pemerintah. Padahal, beberapa fraksi masih pro dan kontra atas wacana itu.

Berikut isi pidato Marzuki yang menuai protes anggota Dewan:

"Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin. Dewan berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Pimpinan Dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita. Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan mencapai 48 juta kiloliter-56 juta kiloliter. Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU.

Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan."

"Hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. Pimpinan Dewan memandang bahwa pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan.

Gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu yang lalu, dan kekurangan pasokan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energi pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional."

Artikel terkait dapat dibaca dalam topik: Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.