Kompas.com - 12/05/2013, 12:16 WIB
EditorAgus Mulyadi

TERNATE, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), memperkirakan jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai telah beroperasi, akan menyerap sedikitnya 100.000 tenaga kerja.

Ketua Bappeda Pulau Morotai, Syamsuddin, di Ternate, Minggu (12/5/2013), mengatakan, perkiraan itu didasarkan pada pengakuan dari para investor mengenai jumlah tenaga kerja yang mereka butuhkan saat beroperasi di KEK Morotai.

Tenaga kerja itu sebagian besar terserap pada industri yang bergerak di bidang usaha kelautan dan perikanan, seperti industri pengolahan ikan, penangkapan ikan dan budidaya perikanan serta usaha jasa seperti operasional pelabuhan dan galangan kapal.

Syamsuddin mengatakan, jumlah tenaga kerja itu belum termasuk dengan tenaga kerja yang akan terserap pada berbagai jenis usaha yang tumbuh akibat adanya KEK Morotai, seperti transportasi, perhotelan dan restoran, yang diperkirakan bisa mencapai puluhan ribu orang.

"Kalau mengacu dari kebutuhan tenaga kerja di KEK Morotai, dipastikan semua pencari kerja di Morotai akan terserap, bahkan tidak cukup, sehingga harus didatangkan dari kabupaten/kota lainnya di Malut, termasuk dari daerah lain," katanya.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, jumlah angkatan kerja di Malut saat ini baru mencapai 48.000 orang lebih, sedangkan khusus di Kabupaten Pulau Morotai masih dibawah 10.000 orang.

Menurut Syamsuddin, Pemkab Pulau Morotai sangat bersyukur daerahnya menjadi KEK, karena selain menyediakan lapangan kerja, juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta pendapatan daerah setempat.

Pemkab Pulau Morotai memperkirakan, pendapatan daerah yang akan diperoleh dari aktivitas KEK jika telah beroperasi bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Pendapatan itu bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, khususnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itulah Pemkab Pulau Morotai selalu mengimbau kepada masyarakat di daerah ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban, agar investor tidak takut untuk ambil bagian di KEK Morotai," kata Syamsuddin.

KEK Morotai ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pelaksanaan Sail Morotai pada September 2012. Namun Keputusan Pemerintah mengenai KEK Morotai belum keluar, karena masih dalam proses.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.